Papua Barat Miliki Pergub Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | Pasific Pos.com

| 15 November, 2019 |

Papua Barat Miliki Pergub Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Papua Barat Penulis  Senin, 23 September 2019 13:39 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir mengatakan, pergub ini sudah ditetapkan dan akan segera diberlakukan. Namun, sebelumnya pihaknya akan mensosialisasikannya tentang kehadiran pergub tersebut.

“Kita bicara jangan pakai mulut untuk mengatur tetapi harus menggunakan aturan. Belajar dari provinsi lain yang saat ini terjadi kebakaran. Tidak berlebihan saya bicara tetapi mungkin Provinsi Papua Barat adalah provinsi pertama yang mempunyai aturan yang mengatur tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” kata Ampnir kepada Tabura Pos di kantor Gubernur Papua Barat, pekan lalu.

Dikatakan Ampnir, provinsi Papua Barat memiliki hutan dan lahan yang luas. Masyarakatnyapun masih tergantung terhadap alam, sehingga tidak menutup kemungkinan melakukan aktifitas dan menyebabkan kebakaran hutan.

“Resiko terjadi kebakaran hutan dan lahan yang besar adalah mereka sering berburu, babat hutan, dan ada juga korporet yang berinvestasi disektor perkebunan. Sampah juga bagian dari kebakaran, kejadian di Kota Sorong lebih banyak sampah. Inilah yang kita atur, ada rambu-rambu yang kita pakai untuk mengatur sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini,” beber Ampnir.

Lebih lanjut, kata Ampnir, dalam sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini melibatkan semua pihak, maka dengan hadirnya peraturan ini dapat memastikan bahwa “Siapa berbuat apa, kapan dan bagaimana,” ucapnya.

Tentang sosialisasi pergub kepada masyarakat, Ia berharap, media dapat berperan aktif karena media adalah pilar kekuatan pembangunan. Lebih lanjut, kata Ampnir, pergub ini telah dilaporkan kepada kepala BNPB dan mereka akan menjadikan sebagai bahan acuan ke setiap provinsi di Indonesia.

“Pergub ini diharapkan dapat memprotek niat kita dalam mengelola hutan kita agar tidak terbakar dan memang kita punya potensi kebakaran hutan tetapi tidak terjadi seperti di daerah lain. Kita sudah punya Pergub tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan, maka jikalau beraktifitas yang beresiko terhadap kebakaran hutan dan lahan, maka pergub ini akan kita gunakan untuk menanyakan kenapa sampai bisa berbuat demikian,” terangnya Ampnir. [FSM-R3] 

Dibaca 63 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX