Penambahan Belanja Daerah lebih Besar Dibanding Pendapatan Daerah | Pasific Pos.com

| 15 November, 2019 |

Penambahan Belanja Daerah lebih Besar Dibanding Pendapatan Daerah

Papua Barat Penulis  Sabtu, 21 September 2019 12:37 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pendapatan daerah Kabupaten Manokwari pada APBD Perubahan diproyeksikan mengalami penambahan. Demikian juga belanja daerah yang ikut diproyeksikan mengalami peningkatan. Dan, jika dibandingkan, penambahan belanja daerah lebih besar senilai Rp 83.525.570.869, sedangkan pendapatan daerah mengalami penambahan sebesar Rp 48.443.345.272.

Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, mengatakan APBD Kabupaten Manokwari tahun 2019 sedang dalam proses pelaksanaan, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD 2019 karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di Kabupaten Manokwari yang mempergaruhi pelaksanaan APBD 2019.

“Sehubungan dengan itu, maka disusun Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD TA 2019 untuk disampaikan, dibahas, dan disepakati besama Pemkab dan DPRD Manokwari. Selanjutnya, dokumen KUA-PPAS dijadikan pedoman penyusunan APBD Perubahan 2019,”kata Budoyo dalam pidato pengantar penyampaian Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Manokwari tahun 2019 pada siding paripurna DPRD Kabupaten Manokwari, Jumat (20/9).

Dia menyebut ada sejumlah hal yang mendasari KUA-PPAS APBD Perubahan 2019, diantaranya karena inflasi, kebijakan perubahan pendapatan, perubahan kebijakan belanja dan perubahan pembiayaan daerah. Diuraikannya, total pendapatan Kabupaten Manokwari TA 2019 semula diproyeksikan sebesar Rp 1.321.519.487.656. dan diestimasi mengalami perubahan menjadi Rp 1.367.962.832.928 atau bertambah Rp 48.443.345.272.

Perubahan pendapatan itu karena adanya perubahan pada kelompok dan objek pendapatan, yakni PAD pada APBD Induk 2019 yang semula diproyeksikan sebesar Rp 105.752.874.870. Namun diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2019 hanya tercapai sebesar Rp 102.053.492.440 atau menurun sebesar 3.699.382.429.

Sementara pendapatan dari dana perimbangan diproyeksikan tidak mengalami perubahan, sehingga tetap sebesar Rp 818.703.807.000. sedangkan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah pada APBD 2019 yang semula diproyeksikan Rp 397.062.805.786 diestimasi mengalami perubahan menjadi Rp 447.205.533.488. dengan demikian, terjadi penambahan Rp 50.142.727.702.

Sehingga, total belanja APBD 2019 yang semula direncanakan 1.380.171.425.000 diestimasi mengalami perubahan menjadi Rp 1.463.696.995.870 atau mengalami penambahan sebesar Rp 83.525.570.869. perubahan belanja itu terdiri dari perubahan belanja tidak langsung yang semula diproyeksikan sebesar Rp 605.409.058.738 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 631.095.636.584 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 25.686.577.846.

“Penambahan tidak langsung tersebut karena adanya belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu terkait tahapan Pilkada Manokwari tahun 2020, penambahan belanja pegawai, dan belanja bantuan sosial kemasyarakatan,” katanya.

Sementara belanja langsung tahun 2019 yang semula diproyeksikan sebesar Rp 774.762.366.261 pada APBD-P tahun 2019 direncanakan menjadi Rp 832.601.359.285 atau mengalami penambahan sebesar Rp 57.838.993.023. Penambahan belanja langsung diarahkan untuk pembayaran kewajiban terhadap pihak ketiga yang telah melaksanakan kegiatan pada tahun 2018 lalu serta membiayai perencanaan teknis prasarana perkantoran serta program dan kegiatan prioritas dalam upaya peningkatan capaian kinerja pembangunan.

Kemudian, untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp 56.884.162.942 berasal dari Silpa tahun lalu sementara pengeluaraan pembiayaan Rp 1.500.000.000 diarahkan untuk penyertaan modal pada Bank Papua, sehingga pembiayaan netto menjadi Rp 55.384.162.942.

Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, mengatakan bahwa pada APBD-P Kabupaten Manokwari TA 2019 terjadi selisih atau deficit sebesar Rp 95.734.162.942 karena belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah.

Sementara pendapatan daerah sebesar Rp Rp 1.367.962.832.928 atau lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah yang mencapai Rp 1.463.696.995.870. “Dengan demikian, terjadi selirih antara pendapatan dan belanja daerah yang merupakan deficit sebesar Rp Rp 95.734.162.942. Sementara itu, pembiayaan netto selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaraan pembiayaan berupa surplus sebesar Rp 55.384.162.942. Dengan demikian, masih terdapat defisit anggaran sebesar Rp 40.350.000.000,” ujar Budoyo.

Menurut Budoyo, untuk menutupi defisit keuangan daerah tersebut, Pemkab Manokwari merencanakan mengajukan klausul pinjaman dana dari Bank Papua sebesar Rp Rp 40.350.000.000. Pengembalian pinjaman tersebut beserta bunganya akan dilaksanakan pada APBD Kabupaten Manokwari TA 2020.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon pihak dewan yang terhormat berkenan menyetujui klausul pinjaman daerah sebesar tersebut di atas kepada Bank Papua,” ujarnya.

Ketua Sementara DPRD Manokwari, Yustus Dowansiba, mengatakan rapat itu menjadi langkah awal bagi anggota DPRD 2019-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Oleh sebab itu, diharapkan anggota dewan terus berkiprah secara konstruktif dan positif dengan berperan aktif secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan fungsi.

“Diharapkan juga eksekutif dan legislatif mempergunakan waktu dan jadwal agar pembahasan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Mengingat 30 September 2019 merupakan batas waktu penyerahan rancangan KUA-PPAS ke provinsi untuk dievaluasi,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Sius Dowansiba menanggapi terjadinya deficit dan akan melakukan pinjaman, mengatakan bahwa pinjaman itu malah akan membebani pemerintah daerah ke depan. Sehingga Pemkab Manokwari melihatnya secara baik. “Jangan sampai ada beban yang satu ada terus ditambah beban lagi. Ini mau jadi apa kita,” ujar Dowansiba kepada para wartawan usai sidang paripurna tersebut di gedung DPRD Manokwari, kemarin. (BNB-R3) 

Dibaca 75 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.