Jelang Monev oleh KPK, Semua OPD harus Serahkan Dokumen Ini | Pasific Pos.com

| 18 October, 2019 |

Jelang Monev oleh KPK, Semua OPD harus Serahkan Dokumen Ini

Papua Barat Penulis  Kamis, 19 September 2019 12:31 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Manokwari diminta untuk segera menyerahkan dokumen-dokumennya, karena harus segera diinput dalam sistem pencegahan korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Sekda Kabupaten Manokwari, Aljabar Makatita, saat bertindak sebagai pembina apel gabungan OPD di halaman eks kantor Bupati Manokwari, Senin (16/9) bahwa terkait koordinasi supervisi pencegahan korupsi di Kabupaten Manokwari, ada beberapa data yang belum dimasukkan dalam sistem.

Data-data yang belum dimasukkan itu, menurut Makatita, pertama terkait perencanaan dan penganggaran dengan OPD sebagai penanggung jawab adalah Bappeda dan BPKAD.

Dokumen-dokumen yang belum dimasukkan terkait perencanaan dan penganggaran yakni terdokumentasinya dokumen Musrenbang 2019 dan analisis standar biaya.

“Saya pikir dokumen-dokumen ini sudah ada, tinggal disiapkan sebentar kita masukkan dalam aplikasi,” katanya. Kedua, kata Makatita, kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan OPD yang bertanggung jawab adalah Inspektorat. Sedangkan dokumen yang belum diserahkan yakni kecukupan jumlah SDM.

Ketiga, sebut Makatita, manajemen ASN dengan OPD penanggungjawab adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Manokwari serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Manokwari.

Terkait manajemen ASN ini, dokumen yang belum diserahkan adalah aplikasi penilaian kinerja. Keempat, lanjut dia, yakni tata kelola dana desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari sebagai OPD yang bertanggung jawab mengenai tata kelola dana desa, dan dokumen yang belum diserahkan adalah publikasi dana desa.

“Jadi kepada DPMK, laporkan saja apa yang sudah ada, data yang sudah. Jangan tunggu semua lengkap baru bikin laporan,” pinta Sekda Makatita.

Kelima, menurut Makatita, adalah manajemen aset daerah dengan OPD yang bertanggung jawab Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sementara untuk manajemen asset daerah, kata dia, dokumen yang belum diserahkan sampai saat ini adalah tersedianya sistem pencatatan terkait barang milik daerah (BMD) yang handal.

“Data-data tadi segera dilakukan hari ini kita selesaikan hari ini. Minggu depan akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) oleh KPK seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat, bahkan mungkin seluruh Indonesia di Solo. Dengan demikian, pada saat monev presentasi dari Pemkab Manokwari terhadap kepedulian pemberantasan korupsi sudah bisa dilihat nilainya seperti apa. Oleh sebab itu, OPD-OPD yang telah disebutkan supaya jam 12 (kemarin siang) membawa dokumen dan kita sama-sama melakukan penginputan,” tukas Makatita. (BNB-R3) 

Dibaca 50 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.