Dishub Papua Hitung Ulang Kebutuhan Transportasi PON 2020 | Pasific Pos.com

| 21 October, 2019 |

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reky Ambrauw Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reky Ambrauw

Dishub Papua Hitung Ulang Kebutuhan Transportasi PON 2020

Info Papua Penulis  Minggu, 15 September 2019 13:14 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Dinas Perhubungan Provinsi Papua bersama Kementerian Perhubungan RI menghitung ulang kebutuhan transportasi yang dibutuhkan saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reky Ambrauw kepada wartawan disela-sela jalan sehat dalam rangka memeriahkan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2019, Sabtu (11/9/2019).

Reky mengatakan, dalam rapat terbatas (Ratas) Presiden Joko Widodo dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama Kementerian terkait beberapa waktu lalu di Jakarta, telah diputuskan bahwa pelaksanaan PON XX di Papua akan digelar di tiga klaster, yakni klaster Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dengan dua kabupaten penyangga, yakni Kabupaten Merauke dan Keerom.

Kemudian, jumlah Cabang Olahraga (cabor) sebelumnya 47 dikurangi menjadi 37 cabang olahraga, maka, kebutuhan transportasi darat perlu dihitung kembali walaupun keputusan ini belum ada surat resminya.

“kemarin kami dipanggil Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat terkait dengan adanya perubahan klaster (tempat) penyelenggaraan PON XX tahun 2020 di Papua. walaupun belum ada surat resmi cabor, tetapi dirjen Perhubungan Darat sudah panggil kami untuk mendiskusikan lagi kebutuhan transpotasi yang dibutuhkan saat PON nanti,” ujarnya.

Reky menjelaskan, sebelumnya Kementerian Perhubungan RI sudah menyiapkan 800 bus yang akan didatangkan ke Papua untuk mendukung pelaksanaan PON 2020. "Sebanyak 800 bus yang disiapkan, namun karena ada pengurangan klaster dan cabor maka perlu dihitung kembali, prinsipnya Kementerian Perhubungan sangat mendukung PON Papua, bahkan kemarin mereka sudah panggil kami untuk diskusi awal,” jelasnya.

Diungkapkan, pihak Kementerian Perhubungan RI juga meminta kami menghitung ulang kebutuhan transportasi, yang dari sebelumnya lima klaster menjadi tiga klaster dengan dua kabupaten penyangga.

"Yang mereka minta adalah kita koordinasi dan hitung ulang kebutuhan transportasi, apalagi ini akan terkait dengan SOP dilapangan, karena ini ada cabor yang dikurangi, dan tentu ada penambahkan cabor di tiga klaster ini, nanti kita kaji ulang lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Provinsi Papua bakal terselenggara di tiga daerah. Selain itu, jumlah cabang olahraga yang jadi ajang lomba bakal berkurang dari 47 kegiatan menjadi hanya 37.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan usai Rapat Terbatas (Ratas) membahas kesiapan Papua dan kendala penyelenggaraan PON. "Kami putuskan PON di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Mimika, kami maksimalkan," kata Lukas usai Ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/8) lalu.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengungkapkan pengurangan jumlah cabang olahraga karena menimbang kebutuhan sesuai kepentingan dalam persiapan Olimpiade. Menurutnya, PON adalah ajang untuk menjunjung tinggi sportivitas sehingga atlet dan ofisial bisa menapak jenjang prestasi regional bahkan global.

Imam menjelaskan persiapan PON 2020 bakal sebaik mungkin serta pelaksanaannya secara internasional. "Dukungan pelaksana Asian Games, Inasgoc, akan mendampingi Gubernur Papua sehingga PON menjadi momentum bergengsi," ujarnya.

Dibaca 73 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX