Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Dicanangkan | Pasific Pos.com

| 12 December, 2019 |

Bupati saat menyematkan atribut kepada tim (foto:iis) Bupati saat menyematkan atribut kepada tim (foto:iis)

Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Dicanangkan

Papua Selatan Penulis  Minggu, 08 September 2019 15:28 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,-Sehubungan dengan akan dilakukannya pengawasan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Merauke maka Kamis lalu bertempat di auditorium Kantor Bupati telah dicanangkan Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2019 secara resmi oleh Bupati Merauke, Frederikus Gebze. Dalam laporannya, H.B.L.Tobing selaku kepala dinas menyampaikan bahwa pencanangan tersebut sesuai undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, perda nomor 14 tahun 2019, perda nomor 10 tahun 2016 tentang peraturan ruang dan peraturan zonasi bagi wilayah perkotaan Kabupaten Merauke.

Seiring perkembangan suatu wilayah maka kebutuhan terhadap ruang semakin meningkat sehingga terjadi tekanan dan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang. Oleh sebab itu pengendalian pemanfaatan ruang memegang peranan penting dalam menjaga kesesuaian antara pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang melalui instrumen peraturan zonasi, perizinan dan pemberian insentif serta pemberian sanksi. Sebagaimana yang kita hadapi saat ini semakin meningkatnya kebutuhan akan ruang pembangunan yang mendorong perlunya pengawasan dan pengendalian ruang sesuai dengan peraturan serta perlunya tindakan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.

Adapun yang menjadi tugas tim teknis antara lain mengawasi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Merauke yang meliputi bangunan perumahan serta pengawasan pemanfaatan ruang, mendata setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat atau badan hukum, memantau penyelenggaraan penataan ruang dan mengarahkan setiap kegiatan pembangunan agar sesuai dengan perda nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah serta perda nomor 12 tahun 2014 tentang pembangunan gedung dan perda nomor 10 tahun 2016 tentang rencana detil tata ruang dan peraturan zonasi bagi wilayah perkotaan. Melaksanakan pembinaan penataan ruang dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 ini juga pihak dinas akan melaksanakan identifikasi karena adanya beberapa permasalahan terkait dengan pesatnya pembangunan perkotaan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Dibaca 318 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.