Yenu dan Lawalata Minta Kompensasi Rp 500 Juta | Pasific Pos.com

| 22 October, 2019 |

Yenu dan Lawalata Minta Kompensasi Rp 500 Juta

Papua Barat Penulis  Sabtu, 07 September 2019 13:24 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Sidang sengketa hak cipta logo Papua Barat atas penggugat I, Jonson R. Yenu dan penggugat II, David Lawalata terhadap Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat selaku tergugat I dan mantan Gubernur Papua Barat, Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi selaku tergugat II, dilanjutkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Kamis (5/9).

Dihadiri penasehat hukum para penggugat, Penina Noriwari, SH, dan penasehat hukum tergugat I, Demianus Waney, SH, MH, persidangan dilanjutkan dengan agenda mediasi yang dipimpin hakim tunggal, Saptono, SH, MH.

Usai persidangan kuasa hukum tergugat I, Demianus Waney mengatakan, inti dari mediasi hari ini adalah para penggugat meminta tergugat I, Pemprov Papua Barat untuk membayar biaya kompensasi atas hak cipta logo Papua Barat kepada penggugat I dan penggugat II, sebesar Rp 500 juta.

“Kami diberi waktu 2 Minggu oleh hakim mediasi untuk menentukan sikap terkait permohonan kompensasi itu. Saya akan menyampaikan permohonan itu secara langsung ke Gubernur Papua Barat dan Sekda Papua Barat untuk menentukan sikap,” kata Waney kepada Tabura Pos di PN Manokwari.

Ia menambahkan, kedua penggugat melalui penasehat hukum telah menjelaskan secara rinci dalam mediasi terkait hak kekayaan intelektual atas hak cipta logo Papua Barat yang diklaim diciptakan oleh penggugat I dan penggugat II.

Dengan demikian, sebagai bentuk penghargaan terhadap kekayaan intelektual hak cipta logo Papua Barat, Pemprov Papua Barat diminta memberikan kompensasi sebesar Rp 500 juta kepada masing-masing penggugat sebagai langkah perdamaian.

Sementara itu, kuasa hukum para penggugat, Penina Noriwari mengatakan, pihaknya hanya meminta etiket baik Pemprov Papua Barat dalam penyelesaian hak kekayaan intelektual hak cipta logo Papua Barat yang diprakarsai kedua kliennya.

Menurut dia, permintaan kompensasi sebesar itu bukan karena kliennya menghitung seberapa lama logo Papua Barat digunakan oleh Pemprov sebagai lambang Provinsi tetapi sebagai bentuk penghargaan Pemprov Papua Barat terhadap kekayaan intelektual penggugat I dan penggugat II.

“Kami berharap Pemprov Papua Barat berbesar hati menyelesaikan perkara ini secara baik dengan memperhatikan hak intelektual para penggugat,” harap dia.

Dirinya mengaku, jika apa yang menjadi permohonan para penggugat dipenuhi oleh pihak tergugat maka pihaknya siap  mencabut perkara dimaksud dan berdamai dengan Pemprov Papua Barat. [BOM-R3] 

Dibaca 96 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX