Sebutan Tak Manusiawi Sangat Menyakiti Hati Orang Papua | Pasific Pos.com

| 9 December, 2019 |

Sebutan Tak Manusiawi Sangat Menyakiti Hati Orang Papua

Papua Barat Penulis  Kamis, 22 Agustus 2019 14:47 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Insiden penyerangan dan diskriminasi terhadap 43 mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur (Jatim), ditanggapi dengan aksi unjuk rasa solidaritas masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8).

Dari pantauan Tabura Pos, Senin (19/8), aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung aman dan damai, tiba-tiba mencekam diikuti tindakan anarkhis disertai pemalangan di sejumlah ruas jalan dalam Kota Manokwari.

Di Transito, Wosi misalnya, massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Papua yang dikoordinir, Stevania Ith, memblokade jalan utama dan membakar ban bekas, termasuk merobohkan lapak penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran.

Ith mengatakan, situasi yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur merupakan bentuk diskriminasi rasis terhadap orang Papua yang didesain sejumlah oknum yang mempunyai kepentingan tertentu, sehingga Presiden, Jokowi harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Presiden, kata dia, harus memulihkan nama baik dan harga diri orang Papua dengan menangkap semua pelaku kejahatan terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur dan menindak tegas ormas yang menyebut orang Papua secara tidak manusiawi.

“Kalau masih ada diskriminasi terhadap orang Papua, lebih baik hapus saja Bhineka Tunggal Ika,” ujar Ith dalam aksi unjuk rasa.

Aksi pemblokadean jalan juga dilakukan di Kali Dingin dan Rendani. Warga membakar ban bekas dan menebang pohon untuk memblokade jalan di Taman Ria. Warga di Jl. Trikora, Wosi, tepatnya di depan Hotel Fajar Roon hingga SPBU Biryosi, ikut menebang pohon di median jalan untuk menutup jalan.

Di depan bekas Polda Papua Barat, warga juga merobohkan tiang listrik, menebang pohon, dan membakar ban bekas untuk menutup badan jalan. Akibat penutupan jalan tersebut, arus lalu lintas dari Sanggeng ke Wosi atau sebaliknya, lumpuh total.

Warga juga memblokade jalan di perempatan Primkopal, Jl. Yos Sudarso, Sanggeng, Jl. Sujarwo S. Condronegoro, dan Jl. Merdeka, sehingga kendaraan tidak bisa melintas.

Sementara itu, dalam orasinya di perempatan Makallo, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua, Pilatus Lagoan menegaskan, sikap rasis dan persekusi oleh ormas, TNI, dan Polri terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, didasarkan pada tuntutan tidak mendasar.

Mahasiswa Papua dituding sengaja melepas bendera Merah Putih dari tiang di halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Lanjutnya, tudingan itu sudah ditepis mahasiswa Papua dan mengatakan bukan mereka yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak menghargai lambang negara itu.

“Itu permainan oknum yang ingin mendiskriminasikan orang Papua di kota studi Surabaya dan Malang. Empat puluh tiga mahasiswa Papua sampai hari ini masih ditahan di Polresta Surabaya, 4 orang diantaranya mengalami kekerasan fisik, disiksa ketika diangkut dalam truk dalmas milik polisi,” katanya.

Ia menambahkan, tindakan itu yang menjadi pemicu pernyataan Wakil Wali Kota Malang yang menyatakan mahasiswa Papua akan dipulangkan. Pernyataan tersebut, sambung Lagoan, sangat menyedihkan, karena tidak seharusnya keluar dari mulut seorang pejabat yang berfungsi memberikan perlindungan dan jaminan keamanan terhadap warga dan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Ditegaskannya, apabila rasisme, diskriminasi, persekusi, dan ketidakadilan terus dialami orang Papua di atas tanah Papua dan di kota studi, maka pihaknya meminta kedaulatan harus dikembalikan ke rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Sementara itu, Panglima Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat, Ronald Mambeyouw menegaskan, sebutan tidak manusiawi bagi mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, sangat menyakiti hati semua orang Papua di muka bumi.

Diutarakan Mambeyouw, Presiden dan Kapolri harus membebaskan mahasiswa Papua yang masih ditahan di Polresta Surabaya dan memberikan jaminan hidup dan keamanan terhadap semua mahasiswa Papua di seluruh kota studi di Indonesia.

Ia mengaku, jika pernyataan solidaritas mahasiswa dan masyarakat tidak diperhatikan dan dipenuhi negara atau tidak memberikan jaminan demokrasi terhadap mahasiswa Papua di seluruh Indonesia, maka atas nama kulit hitam, rambut keriting, rakyat Papua akan menentukan nasib sendiri untuk merdeka.

Menanggapi tuntutan itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani mengaku, apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan segera diproses dalam minggu ini.

Lakotani mengaku akan terus memantau situasi maupun kondisi mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang untuk memastikan kondisi serta keamanannya, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat guna memberi jaminan keamanan terhadap seluruh mahasiswa Papua. [BOM-R1] 

Dibaca 234 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.