Pemerintah Pusat Diminta Tak Abaikan Hak Papua | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Pemerintah Pusat Diminta Tak Abaikan Hak Papua

Headline Penulis  Selasa, 11 Agustus 2015 17:38 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Anggota DPR Papua Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Mimika, Wilhelmus Pigay, meminta kepada Pemerintah Pusat dan PT Freeport Indonesia untuk tidak  mengabaikan hak-hak Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam kontrak  karya antara Pemerintah Pusat dan  PT. Freeport Indonesia yang saat ini sedang berjalan.
 “Ketiga itu yang menjadi kekuatan di Papua ini harus betu;-betul dilibatkan.  Begitu pula Kabupaten terdekat di areal wilayah Freeport Indonesia, seperti Kabupaten Puncak Papua, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Paniai. Jika tidak maka pemerintah Papua, dan Kabupaten serta maysarakat pemilik hak ulayat jangan pernah disalahkan ketika melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat dan perekonomian di Papua, “ kata Wilhelmus kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (10/8).
Menurutnya, apa yang pernah terjadi ketika orde lama jangan lagi terjadi di rezim reformasi ini karena masyarakat hak ulayat tidak lagi seperti yang dulu, tapi sekarang masyarakat ingin mau maju seperti daerah lainnya.
“Kepentingan ekonomi di Papua bukan kepentingan Pemerintah Pusat, tapi merupakan kepentingan masyarakat dan pemerintah itu sendiri, “ ujar Wilhelmus
Wilhelmus mengakui, jika telah keluarnya undang-undang minerba nomo 4 tahun 2009. Namun, melihat UU itu dikeluarkan secara terdesak-desak tanpa melibatkan kepentingan Papua.
 “Saya katakan bahwa acuannya adalah UU Otsus tahun 2001.  Ini SDA ada di Papua karena itu acuan dan regulasi yang harus dipakai adalah UU Otsus tahun 2001 itu. Orang pasti bilang kalau saya bohong, tapi saya tegaskan bahwa saya bicara sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Diakuinya, selama ini tidak mengetahui apakah Pemerintah Pusat melibat Pemerintah Provinsi dalam kontrak karya bersama Freeport.  Namun selama dirinya menjabat sebagai anggota DPR tidak setuju dan sangat tidak setuju atas Undang-undang Minerba yang tidak melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten serta pemilik hak ulayat dalam kontra karya tersebut.
 “Keputusan Presiden nomor 16 tahun 2015 tentang tim kajian pengelolaan SDA untuk pembangunan ekonomi Papua. Nah,  saya minta supaya tim ini bicara lebih spesifik terhadap pengelolaan SDA, bukan untuk kepenntingan pemerintah pusat dan kepentingan FRepoort itu sendiri, “ tandasnya.
Oleh karena itu, Wilhelmus meminta agar membicarakan bagaimana keterlibatan Papua, pemerintah Kabupaten terdekat dengan masyarakat hak ulat, sehingga dalam perekonomian ada kontribusi untuk pemerintah Provisi Papua, dan Kabupaten-kabupaten serta masyarakat terdekat.
 “Harus ada perubahan, kita tidak bisa melakukan hal seperti dulu lagi. Saya tau ada UU tentang minerba dan isinya tidak mengakomodir kepentingan Papua, sehingga dalam acuan adalah Otsus. Memang pikiran saya ini melawan tapi saya sebagai Wakil rakyat memberikan pendapat seperti itu, “ ujarnya. (Tiara)

Dibaca 1068 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.