DPW Nasdem Diharapkan Jeli Memilih Calon Ketua DPRP dan DPRD Kabupaten Jayapura | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Ketua LSM Papua Banglit, Hengky Jhoku. Ketua LSM Papua Banglit, Hengky Jhoku.

DPW Nasdem Diharapkan Jeli Memilih Calon Ketua DPRP dan DPRD Kabupaten Jayapura

Sosial & Politik Penulis  Minggu, 11 Agustus 2019 19:39 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) diharapkan jeli memilih calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura.

Harapan itu disampaikan Ketua LSM Papua Bangkit. Hengky Jhoku menanggapi Isu mengenai figur-figur Calon Ketua DPRP dan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam jumpa persnya di salah satu café di Kota Sentani, Jumaat (9/8) sore, Hengky mengajak kepada semua publik untuk melihat platform Partai NasDem dengan gerakan perubahannya kedepan sebagai partai masa depan di Papua.

Apalagi platform NasDem mengusung tema-tema restorasi, gerakan perubahan dengan tekad membangun simetris politik dan ekonomi. Tentu ini merupakan sebuah platform yang sangat dibutuhkan Indonesia kedepan terutama di Papua.

Dikatakanya, di Papua semua orang bicara dalam konstalasi sosial budaya, politik dengan mengabaikan ekonomi dan nasionalis tapi NasDem masuk dengan konsep politik ekonomi dan ini adalah politik masa depan.

"Oleh karena itu saya berharap, Ketua Dengan Pengurus Wilayah (DPW) Partai NasDem Papua harus jeli melihat dan memahami betul kondisi ini sebelum menunjuk anggota partainya menduduki jabatan ketua di gedung rakyat,"tutur Hengky.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin Kabupaten Jayapura itu, jika Ketua DPW Partai NasDem Papua mampu memanage secara baik dalam menentukan figur ketua DPRP dan DPRD Kabupaten Jayapura berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka partai NasDem akan mampu melakukan perubahan besar di Papua.

Dia menilai, tema nasionalisme yang dimiliki NasDem menjadi tema yang tidak ada tawar-menawar di Provinsi Papua yang luasnya 22 persen luas wilayah Indonesia ini menjadi provinsi yang betul-betul menjadi provinsi Indonesia mini dengan mengabaikan isu-isu ego sektoral, isu-isu kesukuan dan kedaerah.

Dirinya juga mengajak Mathius Awoitauw sebagai Ketua DPW Partai NasDem di Papua untuk harus membawa panji-panji nasionalisme ini, panji-panji demokrasi, dimana platform politik dan ekonomi berjalan secara simtetris itu harus menjadi sbuah panji yang menggema sampai kepelosok negeri.

Dengan demikian, NasDem menjadi partai masa depan di Papua dan menjadi partai yang sangat disegani dengan komitmen politik tanpa mahar.

Dirinya juga berharap, dalam konteks nasionalisme yang NasDem miliki akan lahir pemimpin kolektif di DPRP maupun DPRD Kabupaten Jayapura merupakan figur yang betul-betul teruji dan terukur dari segi kualitas intelektual, kualitas moral, integritas, komitemennya untuk membangun masyarakat sebagai konstituennya.

“Saya berharap para figur atau para kandidat atau para calon terpilih atau para legislator yan telah lolos tahun 2019 harus tau diri, kalau tidak punya kapasitas dan kualitas untuk menjadi ketua dewan lebih baik mundur dan cukup menjadi anggota saja,” imbuhnya

Ia juga meminta kepada DPW NasDem agar memberikan kesempatan kepada siapapun yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk menjadi ketua DPRP maupun Ketua DPRD Kabupaten Jayapura.

Dikatakan, pada era ini tidak bisa memaksakan kehendak karena alasan OAP, sebab LSM Papua Bangkit menggarisbawahi jika DPRP maupun DPRD Kabupaten Jayapura bukan pendopo adat tetapi lembaga tinggi resmi negara yang diatur lewat undang-undang.

“Karen itu, siapapun orangnya, dari mana pun asalnya, apapun suku dan agamanya berhak menjadi ketua dewan sepanjang dia dipilih oleh rakyat, memiliki suara terbanyak dan dari partai yang memiliki kursi terbanyak silakan duduk sebagai ketua,” tukasnya

Pria yang telah malang melintang di dunia LSM ini menantang, jika ada yang menyebut bahwa harus ada kekhususan bagi orang Papua untuk jabatan ketua dewan dalam semangat Otsus Papua silakan tunjukan di pasal berapa mengatur ketua dewan harus OAP.

“Sebab setahu saya, dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus, tidak ada pasal yang mengatur tentang itu,"katanya.

"Saya juga salah satu penyusun draft UU Otsus, saya memiliki draf asli, draft 1 sampai 9 dari 12 draft otsus. Tolong tunjukan kepada saya bahwa disini ketua DPRP atau ketua DPRD Kabupaten Jayapura harus diduduki oleh orang Papua,” pinta Hengky menandaskan.

Dibaca 48 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.