Pemkab Manokwari Batal Bebaskan Lahan Dermaga Ketapang | Pasific Pos.com

| 19 November, 2019 |

Pemkab Manokwari Batal Bebaskan Lahan Dermaga Ketapang

Papua Barat Penulis  Jumat, 09 Agustus 2019 15:07 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pemerintah Kabupaten Manokwari membatalkan rencana pembangunan Dermaga Ketapang. Rencana itu terpaksa dibatalkan karena biaya pembebasan lahan yang terlalu mahal.

Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Manokwari, Idham Malik mengatakan pemerintah daerah setelah menerima permohonan dari pemilik hak ulayat melakukan kajian nilai pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP) serta berkonsultasi dengan semua pihak, terutama kejaksaan dan BPK-RI.

Dari hasil konsultasi itu, pemerintah daerah disarankan tidak melanjutkan pembebasan lahan karena nilainya terlalu tinggi. “Harganya terlalu tinggi jadi kami tidak sanggup daripada nanti kami beresiko, jadi kami tidak lanjut untuk melakukan pembayaran di Ketapang,” ujar Idham kepada para wartawan di halaman kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manokwari, Kamis (8/8).

Dia menyatakan pihaknya tidak dapat memenuhi permintaan hak ulayat karena nilai yang diminta jauh dari NJOP. Bahkan, kata dia, nilai yang diminta pemilik hak ulayat ratusan kali lebih besar dibanding nilai NJOP.

Dia menyebut NJOP lahan di Dermaga Ketapang antara Rp 125 ribu hingga Rp 150 ribu per meter persegi. Untuk pembebasan lahan dengan luasan di bawah 5 hektare, maka pembeliannya harus sesuai NJOP dengan perbandingan harga pasar. “Kalau memang terlalu tinggi dan beresiko bagi kami, kita tidak akan layani. Kita tidak akan melayani hal itu,” tegasnya. 

Menurutnya, untuk Dermaga Ketapang, luas lahannya sekitar 200 meter persegi. Luasan itu dihitung dari pinggir pantai hingga tepi jalan. “Ya, kurang lebih sekitar 200-300 meter persegi,” sebutnya.

Dengan perkiraan luas lahan itu, menurut dia, saat itu Pemkab Manokwari sesuai dengan dana yang tersedia mengalokasikan anggaran Rp 500 juta. Namun, permintaan masyarakat pemilik hak ulayat lebih dari nilai yang disiapkan pemerintah.

“Akhirnya kami konsultasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan BPK. Mereka menganjurkan untuk tidak dilanjutkan karena angkanya terlalu tinggi. Dan itu berpotensi merugikan negara,” tukasnya. (BNB-R3) 

Dibaca 111 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.