Gubernur OAP, Bupati, Ketua DPR Harus Asli Papua | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Gubernur OAP, Bupati, Ketua DPR Harus Asli Papua

Headline Penulis  Rabu, 12 Agustus 2015 12:15 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Yogyakarta,– Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Yan A. Yoteni mengusulkan supaya Ketua DPR Papua Barat harus ‘diduduki’ orang asli Papua. “Ketika kita bicara dalam undang-undang apapun, ada satu asas, yakni konsistensi. Artinya konsisten. Kalau gubernur sudah orang asli Papua, ya bupati dan wakil bupati juga asli Papua. Berarti, ketua DPR-nya juga kan, karena semuanya merupakan rekrutmen politik,” jelas Yoteni yang dikonfirmasi Tabura Pos, kemarin.
Diutarakan Yoteni, asas dari konsistensi, yakni jika di atas sudah begitu, ya ke bawahnya juga mengurut. “Asas tersebut bukan Yoteni yang bilang, tetapi ahli hukum yang bilang,” kata Yoteni.
Ditanya apakah ketika mengusulkan ada penolakan dari salah satu anggota DPR Papua Barat, Yoteni mengaku, tidak ada yang menolak usulannya tersebut. “Semua orang tepuk tangan mo. Tidak ada yang keberatan, semua orang senang kok,” tambah dia.
Ditambahkan Ketua Fraksi Otsus, ketika berbicara tentang Otsus, maka berbicara tentang keberpihakan murni terhadap orang asli Papua. “Siapa yang berlawan, berarti dia berlawanan dengan Undang-undang Otsus. Itu saja,” ujar Yoteni seraya menerangkan, usulan disampaikan sebelum mengakhir kata sambutannya tentang konsistensi.
Yoteni menuturkan, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001, mereka yang melalui proses rekrutmen politik, wajib mendapat pertimbangan MRP. “Kalau mendapatkan pertimbangan MRP, yang ditimbang apa, ya orang asli Papua,” tukasnya.
Pernyataan Ketua Fraksi Otsus ini sekaligus menampik kabar apabila ada seorang anggota DPR Papua Barat yang melontarkan pendapat ketika ada pengusulan Ketua DPR Papua Barat harus diduduki orang asli Papua.
Seperti diketahui, hingga sekarang, DPR Papua Barat belum memiliki ketua definitif. Padahal, Partai Demokrat sudah mengusulkan kader untuk menduduki jabatan Ketua DPR Papua Barat, karena memenangkan pemilu legislatif (pileg) di Provinsi Papua Barat pada 2014 lalu.
Namun, penolakan terhadap usulan Partai Demokrat mendapatkan penolakan dari berbagai pihak yang ingin Ketua DPR Papua Barat dijabat orang asli Papua sesuai amanat UU Otsus Papua. [HEN-R1]

Dibaca 708 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.