Tim UPPD Kabupaten Jayapura Luncurkan Buku Pedoman Distrik Membangun | Pasific Pos.com

| 15 October, 2019 |

Sekertaris Unit Percepatan Pembangunan Daearah (UPPD) Kabupaten Jayapura, Zeth Freed Ohoiwutun dan Buku Pedoman Membangun Distrik. Sekertaris Unit Percepatan Pembangunan Daearah (UPPD) Kabupaten Jayapura, Zeth Freed Ohoiwutun dan Buku Pedoman Membangun Distrik.

Tim UPPD Kabupaten Jayapura Luncurkan Buku Pedoman Distrik Membangun

Kabupaten Jayapura Penulis  Kamis, 08 Agustus 2019 19:55 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI - Unit Percepatan Pembangunan Daearah (UPPD) Kabupaten Jayapura telah meluncurkan buku pedoman tentang "Distrik Membangun-Membangun Distrik". Buku pedoman yang disusun sebanyak 32 halaman itu, diluncurkan agar panduannya bisa diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura maupun pihak lain yang ingin berkontribusi.

Demikian dikatakan oleh Sekertaris Unit Percepatan Pembangunan Daearah (UPPD) Kabupaten Jayapura, Zeth Freed Ohoiwutun saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (8/8) siang.

"Jadi beberapa waktu ini kita telah bekerjasama dengan Bappenas dan sesuai petunjuk mengharuskan kita untuk mengeluarkan buku pedoman ini agar program distrik membangun-membangun distrik dapat dipahami arah dan tujuannya oleh pihak kementrian lembaga terkait dan juga pihak lainnya,"ungkapnya.

Zeth Freed Ohoiwutun yang juga sebagai penulis buku pedoman tersebut menuturkan, ada empat fungsi kalau tidak salah dalam Distrik membangun tersebut. Empat (4) fungsi yang dimaksud itu secara tekhnis implementasinya ada di Kementrian/Lembaga.

Untuk itu, pihaknya bersama Bappenas secara bersama-sama merumuskan sebuah pedoman umum agar bisa dipakai oleh Kementrian/Lembaga dalam memberikan program dukungan terhadap pembangunan berbasis distrik.

Sedangkan latar belakang distrik itu, lanjut Zeth, menjadi sebuah pendekatan dalam proses percepatan pembangunan setelah sekian lama mencoba memperhatikan proses dan pembangunan yang selama ini jalan, maka rasanya masih ada hal yang kurang diperkuat ditingkat pemerintah daerah.

Berkaca dari pengalaman pemerintahan pada 30 tahun lalu, masih terdapat 9 kabupaten diseluruh Papua.

"Bupati pada waktu itu sangat menaruh kepercayaan penuh kepada kepala distrik dalam memimpin dan mengelola wilayahnya dihampir semua hal menyangkut pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Pada zaman itu dikembalikan oleh seorang kepala distrik, yang zaman dulu disebut disetir. Nah pengalaman itu dirubah menjadi kecamatan dan ini menjadi suatu degradasi disatu pihak, padahal diera sekarang negara lewat pemerintah pusat mencoba untuk mempercepat kesejahteraan rakyat terutama di kampung-kampung yang secara khusus kewenangannya diberikan oleh presiden jokowi,” jelasnya panjang lebar.

Terlebih ruang tersebut, kata Zeth lebih terbuka setelah Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus dengan memperkuat pembiayaan di kampung dan desa.

Dia menilai, kebijakan tersebut cocok digunakan dengan mengunakan pola pendekatan distrik dalam mengawasi, mengontrol penggunaan dana yang dikucurkan ke kampung-kampung.
"Kepala Distrik sebagai kepala wilayah setingkat SKPD, tetapi bedanya itu distrik punya wilayah dan dinas-dinas itu dia tidak punya wilayah. Jadi, karena kepala distrik punya wilayah yang jelas, maka kita berfikir perlu diberikan bobot yang lebih serta fungsinya diperkuat,” paparnya.

Selanjutnya terang Eddy, upaya untuk memperkuat Distrik dalam mengelola wilayahnya telah didiskusikan beberapa kali selama 3 tahun belakangan bersama Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw dan bupati sepakat untuk perkuat distrik. Disebutkan, untuk menuju kesana ada beberapa hal yang ditempuh untuk menyiapkan segalanya maupun dari aspek regulasi dan peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan kepada distrik.

“Itu sudah disiapkan, dan sekarang juga sedang disiapkan keputusan bupati tentang kewenangan yang dilimpahkan ke distrik itu dia harus masuk ke dalam urusan atau KAUR kepala seksi distrik, tentu perlu menambah satu regulasi untuk kewenangan itu bisa dikerjakan oleh struktur yang ada di distrik, sehingga secara hukum bisa dipertanggung jawabkan,” tukas Zeth.

Dibaca 97 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.