Penyidik Tipikor Memeriksa 37 Orang Terkait Dana Desa di Pulau Mansinam | Pasific Pos.com

| 26 August, 2019 |

Penyidik Tipikor Memeriksa 37 Orang Terkait Dana Desa di Pulau Mansinam

Papua Barat Penulis  Kamis, 08 Agustus 2019 14:53 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Penyidik Polres Manokwari melakukan gelar perkara dugaan korupsi dana desa Tahun Anggaran 2017 sekitar Rp. 828 juta di Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Rabu (7/8).

Kasat Reskrim Polres Manokwari, AKP Musa J. Permana melalui Kanit Tipikor, Ipda Alfian Luma menjelaskan, pihaknya sudah memeriksa dan meminta keterangan 37 orang untuk diklarifikasi.

Diungkapkan Luma, mereka yang diperiksa, yakni pihak kampung selaku pekerja, penerima bantuan rumah, para kepala kampung, bendahara kampung, toko tempat pembelian material, Dinas Pemberdayaan, dan Bagian Keuangan Daerah.

Namun, kata dia, jumlah itu dimungkinkan akan bertambah setelah kasusnya ditingkatkan ke penyidikan. Untuk penetapan tersangka, lanjut Luma, akan dilakukan setelah penyidik memanggil pihak-pihak yang belum diperiksa.

Menurutnya, barang bukti yang diperiksa, diantaranya laporan pertanggungjawaban dari dana desa 2 tahap, nota pembanding dari toko maupun pemilik batu tela. Dalam pemeriksaan dokumen, ditemukan ketidaksesuaian yang menyebabkan kerugian sekitar Rp. 424 juta lebih dari Rp. 828 juta dana desa yang dikucurkan.

Lanjut dia, berdasarkan hasil klarifikasi ke beberapa saksi yang sudah diperiksa, ada sekitar 9 item kegiatan yang tidak sesuai. Item itu diantaranya, penggalian sumur, pembuatan jalan beton, rehab rumah sebanyak 8 rumah, tapi yang direhab hanya 5 rumah.

Di samping itu, ungkap dia, rehab rumah menjadi 12 rumah, sedangkan dana itu diperuntukkan untuk pembangunan gedung PKK, bantuan karang taruna, bantuan ke posyandu, bantuan ke PKK dan PAUD.

“Ada ketidaksesuaian pada kuitansi penerimaan upah yang diterima, sehingga muncul indikasi mereka tidak pernah tanda tangan kuitansi itu. Begitu pun dengan nota toko, ada nota yang tidak pernah dikeluarkan dari toko, tetapi kuitansinya ada,” jelas Luma kepada Tabura Pos, Kasuari Chanel, Radar Papua, Papua Barat News, dan Cahaya Papua di Polres Manokwari, Rabu (7/8).

Ia menegaskan, kasus ini dilimpahkan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) ke Polres Manokwari pada 2018. Setelah ditemukan ada indikasi penyelewengan dana desa di Pulau Mansinam, kasus ini dilimpahkan ke Inspektorat untuk diperiksa.

“Setelah 60 hari Inspektorat tidak mampu tangani, kasus itu kemudian dilimpahkan ulang ke Polres Manokwari,” katanya.

Kasus yang sudah dalam tahapan penyidikan itu, tegas Luma, sudah dikoordinasikan untuk meminta perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat.

“Jadi, tinggal mengirim permintaan audit. Kalau dilihat ada nota sebelum uang cair, artinya bisa saja bukan terjadi di tahun 2017, bisa saja di tahun sebelumnya. Notanya bulan Maret dan April, sedangkan dana desa baru cair di bulan Agustus,” tandas Luma. [AND-R1] 

Dibaca 94 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.