Dewan Apresiasi Penertiban Kendaraan Dinas, Tapi … | Pasific Pos.com

| 22 September, 2019 |

Dewan Apresiasi Penertiban Kendaraan Dinas, Tapi …

Papua Barat Penulis  Rabu, 07 Agustus 2019 13:02 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Action Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, melaksanakan petunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban (penarikan) kendaraan dinas, diapresiasi anggota DPR Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh KPK dan Pemprov Papua Barat hanya untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Papua Barat.

“Sebagai wakil rakyat saya memberikan apresiasi kepada KPK yang mana mereka berupaya untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Papua Barat ini,” katanya kepada para wartawan di kantor DPR Papua Barat, Senin (5/8).

Kendati demikian, Sanusi mengatakan, terkait dengan penertiban kendaraan dinas, harus ada solusi yang juga harus diambil oleh Pemprov Papua Barat, agar penarikan kembali kendaraan dinas tersebut tidak menimbulkan masalah baru.

Anggota Komisi C DPR Papua Barat ini menjelaskan, dalam melaksanakan petunjuk KPK, kendaraan dinas tentu ada yang ditarik dari pensiunan ASN yang puluhan tahu telah mengabdi untuk Pemprov papua Barat.

Bahkan, sambungnya, tidak menutup kemungkinan ada kendaraan dinas yang ditarik dari mantan pejabat yang memiliki jasa untuk Provinsi Papua Barat.

“Untuk kendaraan dinas, saya pikir perlu dipertimbangkan, apalagi pernyataan kepala badan keuangan mengatakan ada kendala dalam menarik kendaraan yang dilakukan oleh tim, bahkan ada yang mengancam. Memang kondisi di daerah ini kita tidak bisa pungkiri, sebab tentu para mantan ASN dan pejabat yang kendaraanya akan ditarik yang sudah mengabdi akan bertanya apa yang pemerintah berikan atas pengabdian mereka ke provinsi ini,” ujar Sanusi.

Dirinya khawatir, kendaraan dinas yang ditarik justru dapat menimbulkan masalah, karena Pemprov Papua Barat akan dinilai tidak menghargai jasa dan dedikikasi yang barang kali sudah mereka berikan untuk provinsi ini. 

“Secara manusiawi harus dipertimbangkan apakah kendaraan dinas yang mereka (mantan ASN/pejabat) pakai yang usianya sudah 5 sampai 10 tahun harus ditarik kembali dan mereka tidak dapat apa-apa atas jasa pengabdian yang telah diberikan. Apakah tidak ada cara lain,” ujarnya.

Bertolak dari adanya kendala yang dihadapi tim dari Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat dalam menarik kendaraan dinas, maka Sanusi berharap, Gubernur, Kepala BPKAD, Inspektorat, bisa memberikan saran dan masukkan kepada KPK terkait kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di daerah ini.

“Sehingga tidak terkesan bahwa negara maupun pemerintah tidak memberikan penghargaan kepada mantan pejabat dan mantan ASN yang sudah mengabdi selama puluhan tahun untuk provinsi ini,” jelas Sanusi.

Di samping menyarankan agar Gubernur dan jajarannya memberikan saran dan masukkan kepada KPK, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Papua Barat ini juga menyarankan agar Pemprov Papua Barat dapat membuat suatu regulasi (Perda) yang mengatur tentang kendaraan dinas. 

“Harus ada regulasi yang mengatur tentang ini, sehingga ada ada win-win solution. Misalnya usia kendaraan dinas yang masuk dalam kategori pemutihan, sebab apakah kendaraan dinas yang usianya sudah 15 tahun akan ditarik, kemudian kalau ditarik mau dipakai untuk apa. Oleh sebab itu, saya rasa harus ada solusi, sehingga tidak ada anggapan negara dan pemerintah tidak menghargai mereka yang sudah mengabdi,” tukas Sanusi.

Dia mengingat, negara telah memberikan kekhususan bagi Papua dan Papua Barat dengan adanya Otonomi Khusus (Otsus), artinya daerah bisa mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan kepentingan daerah tanpa harus ada indikasi korupsi.[SDR-R1] 

Dibaca 85 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX