Sekda Manokwari Bantah Penilaian KPK Soal Tak Merespon Tindakan Pencegahan Korupsi | Pasific Pos.com

| 22 October, 2019 |

Sekda Manokwari Bantah Penilaian KPK Soal Tak Merespon Tindakan Pencegahan Korupsi

Papua Barat Penulis  Selasa, 06 Agustus 2019 13:58 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Sekda Kabupaten Manokwari, Aljabar Makatita membantah penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat tidak merespon secara positif pencegahan korupsi.

Sebab, dalam pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor), persentase Provinsi Papua Barat baru 17 persen, sedangkan Kabupaten Manokwari tercatat 16 persen.

“KPK menganggap bahwa kita tidak merespon apa yang disampaikan. Padahal setelah saya cek, itu kita pertemuan pertama bulan Maret. Bulan April, kita sudah upload data yang diminta KPK. Kalau tidak salah, 27 April, tetapi baru diverifikasi KPK pada 31 Juli,” ungkap Sekda dalam apel gabungan organisasi perangkat daerah (OPD) di halaman Kantor Bupati Manokwari, Senin (5/8).

Lanjut dia, pada 31 Juli baru diverifikasi, sedangkan 1 Agustus, dilakukan monitoring dan evaluasi. “Baru kita dimarah-marah, dianggap tidak merespon. Bagaimana kita mau tahu apa yang kita upload, yang sudah masukkan dalam sistem sesuai atau tidak,” jelas Makatita.

Seharusnya, kata dia, 10 hari atau 2 minggu setelah data di-upload, KPK sudah harus melakukan verifikasi, sehingga bisa diketahui data yang di-input itu sudah benar atau salah.

“Kalau verifikasi dari awal setelah 2 minggu itu, kita tahu perbaikannya apa, sehingga pada saat monev, kita sudah tahu persentase kita berapa persen, sehingga tidak ada image bahwa kami kabupaten dan kota di Papua Barat tidak merespon apa yang diinginkan KPK. Itu sangat keliru, kami sangat merespon itu,” tukasnya.

Namun, kata dia, catatan KPK terkait perbaikan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Manokwari akan ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, ia meminta Inspektur Kabupaten Manokwari membuat jadwal pertemuan dengan para pimpinan OPD. “Manokwari siap untuk itu, tidak ada yang membangkang,” kata Sekda.

Pada kesempatan itu, Sekda menyinggung soal ASN yang sudah berpindah tugas atau mantan ASN di lingkungan Pemkab Manokwari untuk mengembalikan kendaraan dinas yang dikuasainya.

Menurut Makatita, jika sampai akhir Agustus 2019, mobil dinas tidak dikembalikan, maka masalah akan diserahkan ke KPK untuk ditindaklanjuti. Di samping itu, tambah dia, ASN yang sebenarnya belum bisa memiliki kendaraan dinas juga harus mengembalikan kendaraan dinas yang dikuasainya, sesuai imbauan KPK.

“Kota Sorong sudah melakukan itu. Hari Sabtu di Provinsi, kita hari Jumat sampai sore, ada 2 mobil yang sudah teken berita acara pengembalian. Bapak dan ibu yang lain, yang menerima surat agar segera ditindaklanjuti, karena itu semua dimonitor KPK,” jelas Sekda.

Namun, usai apel gabungan OPD, Makatita mengaku, pihaknya belum mendata semua kendaraan dinas di semua OPD dan kendaraan dinas yang dibawa ASN yang berpindah tugas atau sudah pensiun.

Dari hasil inventarisir, kata Makatita, ada 15 kendaraan dinas yang belum dikembalikan ke Pemkab Manokwari, tetapi sebenarnya, jumlahnya melebihi angka tersebut.

“Adanya penarikan kendaraan-kendaraan itu akan meringankan Pemkab Manokwari, tidak lagi pengadaan kendaraan baru, tetapi kendaraan itu bisa digunakan oleh OPD yang lain untuk menunjang tugas-tugas mereka,” tandas Sekda.[BNB-R1] 

Dibaca 79 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.