Soal Rumah Dinas DPR-PB di Susweni, Ini Kata Yoteni dan Asmuruf | Pasific Pos.com

| 20 September, 2019 |

Soal Rumah Dinas DPR-PB di Susweni, Ini Kata Yoteni dan Asmuruf

Papua Barat Penulis  Selasa, 06 Agustus 2019 13:52 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Petunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, untuk menarik rumah dinas DPR Papua Barat, di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, ditanggapi oleh Ketua Fraksi Otsus, Yan A. Yoteni.

Yoteni menilai, perumahan dinas DPR Papua Barat di Kampung Susweni, bukan merupakan aset Pemprov Papua Barat tetapi aset DPR Papua Barat di bawah sekretariat dewan.

Ia mengatakan, perumahan itu dibangun kurang lebih 12 tahun lalu dengan menggunakan APBD Provinsi sesuai usulan inisiatif dewan pada saat itu.

"Jadi, status dari perumahan dinas ini ada di Sekretariat DPR, bukan di bagian aset di Setda Provinsi Papua Barat," kata Yoteni kepada para wartawan di kediamannya, akhir pekan kemarin.

Yoteni mengaku, sebagai Ketua Komisi A sekaligus Ketua Fraksi Otsus, dirinya belum melihat dokumen atau dasar yang menjelaskan bahwa perumahan dinas itu sebagai aset daerah milik Pemprov Papua Barat.

"Tidak ada Pergub, Perdasi yang mengatur bahwa perumahan dinas DPR masuk sebagai aset daerah. Itu tidak ada yang ada adalah perumahan itu di bawah Sekwan, karena dibangun atas inisiatif dewan pada saat itu," jelasnya.

Selain itu jelas Yoteni, pada 2014 lalu,  saat anggota DPR Papua Barat terpilih mau masuk ke perumahan tersebut, kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak terurus. Dimana, beberapa bagian rumah seperti pintu, jendela sudah rusak.

Lanjut Yoteni, waktu itu, dirinya dan beberapa anggota DPR lainnya bertemu dengan bagian aset daerah yaitu P. Imburi yang saat ini sebagai Bupati Teluk Wondama minta izin untuk menempati  rumah tersebut.

"Kita buat surat resmi sampai 6 bulan tidak ada jawabannya. Lalu, kita bertemu dengan Irene Manibuy selaku Wagub waktu itu. Namun,  beliau bilang tidak ada dasar untuk izin tempati rumah dinas itu. Kemudian almarhum Sekwan Kondororik juga sampaikan begitu. Beliau bilang dari pada hutan dan tidak terawat, maka beliau bilang kita tinggal sudah sekaligu jaga dan rawat rumah itu," jelas Yoteni.

Yoteni menerangkan, dia dan 6 anggota dewan yang masih aktif yang menempati rumah dinas itu sampai sekarang, tidak ada niat sedikit pun untuk memiliki rumah dinas yang terletak di Kampung Susweni itu.

"KPK masuk kecuali ada konflik misalnya kami memiliki keinginan untuk miliki rumah ini, begitu juga masyarakat yang tinggal. Niat itu tidak. Memang kami ada bangun tambahan sedikit tapi itu hanya garasi. Masa kita anggota dewan yang masih aktif disuruh keluar," kata Yoteni.

Yoteni justru menilai, Sekwan Mathius Asmuruf sengaja membiarkan dan menelantarkan aset rumah dinas tersebut, karena tidak pernah dibersihkan, padahal sepengetahuannya ada biaya perawatan.

"Karena menelantarkan aset di bawah sekretariat dewan yang ada, maka saya akan lapor Sekwan ke polisi. Saya akan lapor dan silahkan polisi masuk cek aset yang ada," ujarnya seraya menambahkan pihaknya tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Yoteni menambahkan, bila alasan KPK mengintruksikan Pemprov Papua Barat untuk menarik aset perumahan dinas DPR Papua Barat dengan alasan para pimpinan dan anggota DPR Papua Barat sudah mendapatkan tunjangan sewa rumah memang benar.

Hanya saja,  ungkap Yoteni, dirinya dan beberapa anggota dewan yang tinggal di perumahan dinas itu,  tidak mendapatkan uang tunjangan rumah,  karena sudah dipotong langsung dibagian Setwan.

"Kami tidak dapat uang sewa rumah. Uang perumahan kami dipotong, karena dianggap tinggal di rumah ini. Padahal ini rumah dinas. Kok hitungannya kita sewa di rumah dinas," terang Yoteni dengan nada heran.

Ketua Komisi A ini beranggapan, dari semua hal yang terjadi, maka diperlukan sinergitas antara Gubernur, DPR Papua Barat dan Inspektorat memberikan masukkan yang baik kepada KPK terkait perumahan dinas ini.

Terpisah, Sekwan Mathius Asmuruf, menjelaskan perintah agar semua aset DPR Papua Barat, seperti rumah dinas, kendaraan dikembalikan sesuai instruksi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2019.

"Surat yang saya buat itu sesuai PP 18. Sudah tiga kali, saya sampaikan surat ke Gubernur dan bagian aset. Kalau mau tinggal di rumah dinas, tidak usah terima uang sewa dan hanya 6 orang dewan saja tinggal," jelas Asmuruf.

Asmuruf menekankan,  perumahan dinas dimaksud adalah aset milik Pemprov Papua Barat dan tidak ada biaya pemeliharaan.

"Uang tunjangan rumah dewan yang kita potong ada di bank. Kita bayar tapi jadi temuan. Silahkan saja nanti cek di bendahara, uang itu ada di bank," jelas Asmuruf.

Asmuruf mempersilahkan anggota dewan yang tidak terima terkait hal itu, untuk melaporkan ke pihak berwajib.

"Silahkan lapor ke polisi. Saya sudah bekerja sesuai aturan. Saya tidak takut. Itu aset pemerintah daerah," tandas Asmuruf.[SDR-R1] 

Dibaca 53 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX