Masyarakat Mendesak PT PSK Hentikan Sementara Aktivitas Penebangan Kayu | Pasific Pos.com

| 15 November, 2019 |

Masyarakat Mendesak PT PSK Hentikan Sementara Aktivitas Penebangan Kayu

Papua Barat Penulis  Selasa, 06 Agustus 2019 13:49 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Aparatur distrik dan masyarakat di 4 distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, yakni Merdey, Biscoop, Moskona Timur, dan Masyeta mendesak Manajemen PT PSK menghentikan sementara aktivitas perusahaan yang berpusat di Kampung Taugo II, Jagiro.

Direktur Yayasan Panah Papua, Sulfianto Alias menyebutkan, permintaan itu menyusul pihak perusahaan yang sudah beroperasi, tetapi dinilai tak pernah mensosialisasikan rencana kerjanya terhadap masyarakat adat.

Di samping itu, tambah Alias, masyarakat juga merasa keberatan karena perusahaan memakai jalan yang dibangun pemerintah untuk mengangkut kayu, sehingga mengganggu dan membahayakan transportasi warga.

“Warga minta perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aktivitas penebangan kayu di daerah mereka dan minta perusahaan bukan jalan sendiri untuk angkut kayunya,” jelas Alias kepada Tabura Pos via ponselnya, Minggu (4/8).

Warga, sambung dia, merasa khawatir jalan umum semakin rusak akibat dilewati mobil perusahaan yang memuat kayu, sehingga warga yang nantinya menjadi korban ketika jalan sudah rusak.

“Kami hanya membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini. menurut masyarakat atau kepala kampung tempat perusahaan itu beroperasi, selama 10 tahun, PT PSK beroperasi dengan memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan (IUPHHK-HA), tetapi masyarakat dan pemilik hak ulayat belum merasakan dampak nyata kehadiran  PT PSK,” papar Alias.

Ia membeberkan, PT PSK diduga belum melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata HUtan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008, termasuk SK Menteri Kehutanan Nomor: 523/KPTS-II/1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH).

Dirinya menjelaskan, terkait persoalan ini, masyarakat sudah membuat surat ke pihak perusahaan dan ditembuskan ke beberapa instansi teknis dan penegak hukum.

“Jadi, saat ini langkah lain yang kami lakukan tinggal meminta masyarakat setempat membuat surat ke Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) agar kembali meninjau proses pemberian sertifikat ke PT PSK,” pungkas Alias. [CR46-R1] 

Dibaca 90 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.