14 OPD Papua Belum Laporan Aset | Pasific Pos.com

| 10 December, 2019 |

Elysa Auri Elysa Auri

14 OPD Papua Belum Laporan Aset

Info Papua Penulis  Senin, 05 Agustus 2019 14:22 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta segera melaporkan data aset yang dikelolanya masing-masing.

Hal ini sebagaimana instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian disampaikan Asisten III Setda Papua, Elysa Auri usai memimpin Apel Pagi yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (5/8/2019).

Elysa mengakui, sejauh ini dari total 51 OPD baru 37 OPD di antaranya yang telah menyerahkan laporan data asset, sedangkan sisanya belum melaporkan.
"Sampai dengan hari ini masih sisa 14 OPD yang belum melaporkan seluruh asset. Saya minta tanggung jawab pimpinan OPD untuk melaporkan data asset yang dikelolanya," tegas Elysa.

Ia meminta komitmen kepada seluruh kepala OPD yang belum melaporkan asset agar dapat melakukan pendataan, hal ini sebagai wujud penertiban asset milik Pemprov Papua sesuai rekomendasi KPK RI.

“Penertiban kita lakukan seoptimal mungkin, sebab pendataan sudah menjadi progress Pemprov Papua untuk dilaporkan kepada KPK,” Ungkapnya.

Untuk lebih mengoptimalkan pendataan asset tersebut, seluruh kepala SKPD akan melakukan pertemuan untuk meminta tanggungjawab dari masing SKPD.

“Hari ini kita ada rapat mengenai penertiban asset SESUAI dari rekomendasi BPK pada pertemuan beberapa waktu lalu, saya minta tanggungjawab dan laporan dari masing-masing kepala SKPD,” Terangnya.

Menindaklanjuti rekomendasi dari KPK tersebut, Pemerintah Provinsi Papua telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani penertiban aset baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak sesuai rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Kita sudah membuat Satgas, tim ini akan bekerja baik untuk asset bergerak maupun yang tidak bergerak untuk mendata dan mengecek sampai administrasi,” Ucapnya.

Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah aset bermasalah di Provinsi Papua yang nilainya cukup fantastis hingga ratusan miliar rupiah.

Dibaca 120 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.