Dukungan Penolakan Evaluasi UU Otsus Juga Disampaikan Anggota 14 Kursi | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Yonas Alfons Nussy. Yonas Alfons Nussy.

Dukungan Penolakan Evaluasi UU Otsus Juga Disampaikan Anggota 14 Kursi

Headline Penulis  Senin, 05 Agustus 2019 00:42 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Dukungan terhadap penolakan Gubernur Papua menolak evaluasi UU Otsus kembali disampaikan pihak DPR Papua. Kali ini dukungan datang dari anggota 14 kursi, Yonas Nusy.

Menurutnya, Jakarta yang mestinya melalukan evaluasi. Bukan pemprov Papua. Sebab Pemprov sudah berupaya menjawab itu dengan RUU Otsus Plus. Namun tidak direspon pusat.

"Yang saya maksudkan kepentingan negara memberikan UU Otsus itu adalah kepenting yang diambil lewat mekanisme ketata negaraan," kata Yonas Nusy lewat via telepon, Minggu (4/8/19).

Yonas Nussy yang juga merupakan anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM mengatakan, bahwa UU Otsus dapat restu dari MPR dan DPR RI.

"Inikan UU Khusus. Leg Spesialis dan Papua dilihat sebagai wilayah khusus yang penangananya khusus, namun selama 18 Tahun UU Otsus ini tidak memberi kenyamanan kepada masyarakat dan pemprov.

Untuk itu kata Nusy, semua mesti tahu kalau ada catatan kelam yang mendudukan hati OAP, kemudian hadirnya UU Otsus setelah Kongres Papua II.

Apalagi lanjutnya, begitu banyak peneliti dari dalam dan luar negeri termasuk LIPI memberikan catanan terkait apa sesungguhnya terjadi di Papua.

"Sehingga sebagai wakil rakyat utusan adat mendukung pernyataan gubernur. Rakyat Papua jangan diajak bicara karena sudah dalam posisi gerah. Ketika ditanya rakyat Papua pasti akan katakan ingin lepas dari NKRI. Tentu ini sudah tak sesuai UU 1945," ujarnya.

Kata Nusy, kongkritnya, dengan akumulasi kesejahteraan rakyat Papua Lukas Enembe menyusun regulasi Otsus Plus. Kalau Pempus dan DPR RI melihat ada yang perlu dibenahi dalam UU ini panggil pemprov, DPRP, MRP apa saja yang mesti dibenahi.

Sebab kata Nusy, dalam menata pemerintahan di Papua lewat kebijakan nasional sudah cukup banyak. Tapi UU yang dipakai sebuah UU yang tidak lagi efektif.

"Ini seakan hanya sebuah nama saja. Karenanya, apa yang disampaikan gubernur menolak evaluasi jangan dilihat sebagai perlawanan atau pembangkangan tapi sebuah pernyataan yang disampaikam seorang kepala daerah merupakan akumulasi ketidak nyamanan rakyat Papua menggunakan UU Otsus hingga kini," tandasnya.

Ia pun mencontohkan, dalam penerimaan ASN, mesti mengikuti Kemenpan. Padahal dalam pasal 27 UU Otsus, pemda diberi kewenangan menerima PNS dengan Perdasi.
Namun dengan kekuatan dua kali inilah bagian kekacauan negara.

Menurutnya, senseting pelaksanaan UU Otsus di Papua secara rapi dengan arif dan bijaksana. Kalau UU ini diperbaiki maka Jakarta jangan salahkan Papua, kenapa gunakan UU dua kaki karena UU Otsus dan UU Pemerintahan daerah di berlakukan.

"Mestinya UU Otsus yang diberlakukan di Papua bukan lagi UU lain. Presiden mesti melihat ini. Okelah kalau ada pasal krusial yang dinilai mengganggu stabilitas negara dalam UU Otsus Plus, silahkan saja di drop. Tapi untuk pelayanan publik dan lainnya jangan," katanya.

Untuk itu tambahnya, jangan salahkan gubernur atau Pemprov Papua jika menolak evaluasi tapi Jakarta yang mesti melalukan evaluasi. Sehingga dapat melihat apakah efektif selama ini UU Otsus diberlakukan.

"Misalnya dalam sisi kehutanan, pertambangan dan lainnya diambil tanpa memperhatikan hak-hak OAP. Sehingga Kekecewaan OAP ini terus berlarut-larut. Jadi bukan Papua yang lakukan evaluasi, tapi Jakarta," tegas Yonas Nusy. (TIARA)

Dibaca 93 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.