Papua Barat Dinilai Kurang Serius dalam Pencegahan Korupsi | Pasific Pos.com

| 21 September, 2019 |

Papua Barat Dinilai Kurang Serius dalam Pencegahan Korupsi

Papua Barat Penulis  Sabtu, 03 Agustus 2019 03:46 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menilai pemerintah provinsi (pemprov) Papua Barat masih tidak serius dalammenindaklanjuti rencana aksi pemberantasan korupsi secara terintergrasi.

Penilaian ini diungkapkan Koordinator Supervisi Pencegahan Wilayah VIII, KPK RI, Maruli Tua dalam rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi dan monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Papua Barat, di lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (1/8).

Maruli Tua mengatakan, per 31 Juli 2019, progress provinsi Papua Barat dalam menindaklanjuti rencana aksi pemberantasan korupsi secara keseluruhan masih mencapai 17 persen, dengan rincian perencaan dan penganggaran 16 persen, PBB 10 persen, PTSP 23 persen, APIP 26 persen dan optimalisasi pendapatan daerah masih 10 persen.

Jadi, kepala daerah tolong memperhatikan hal ini dengan serius, pencapaian saat ini akan dilihat bahwa pencegahan korupsi di Papua Barat masih dianggap main-main. April 2019 lalu sudah diselenggarakan workshop, sehingga tidak ada alasan lagi kalau tidak paham dan lain sebagainya,” tegas Maruli Tua.

Lebih lanjut, dia mengatakan, jika pihaknya hanya menilai komitmen yang disepakati bersama oleh seluruh kepala daerah se Provinsi Papua Barat. Namun, sambung dia, dari data-data telah menunjukkan komitmen itu hanya ditindaklanjuti oleh beberapa daerah saja sementara daerah lainnya masih jalan ditempat.

Diakui Maruli Tua, ada daerah yang benar-benar komitmen meski angkanya masih di bawah 16 persen. “Kami tidak main-main lagi, kalau mau pencegahan korupsi mari, kalau tidak ya, sudahlah,” tandas Maruli Tua.

Menanggapi itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan ditanyai para wartawan mengakui, jika dari kesepakatan bersama pada April 2019 lalu, pemprov Papua Barat baru menindaklanjuti dengan melakukan kerja sama dan penandatanganan MoU dengan pemprov Papua sesuai pentunjuk KPK dalam penggunaan aplikasi e-budgetinge-planning, dan e-good governance.

“Sesuai arahan KPK, kami sudah melakukan MoU dengan pemprov Papua dan pada saat ini kami baru memulai, sebab sistem ini akan berkaitan dengan optimalisasi pendapatan dari berbagai sektor yang akan didata dan dilaporkan secara online. Memang hal ini baru kita mulai dan memang harus mulai dari sekarang,” kata Mandacan kemarin.

Kendati demikian, aku Mandacan, dari presentase capaian yang telah dipaparkan KPK akan menjadi motivasi bagi pimpinan daerah di wilayah kabupaten/kota, bahkan provinsi juga akan mendorong peningkatan rencana aksi pemberantasan korupsi secara terintegrasi di wilayah Papua Barat.

“Kita punya pendapatan cukup banyak tetapi belum kita optimalkan dan maksimalkan. Dari sistem ini pendapatannya juga akan didata dengan baik, agar penerimaan dapat dilaporkan. Kalau dengan pendapataan yang baik ini, maka tidak bisa lagi dilakukan penipuan di tingkat daerah,” kata Mandacan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono menerangkan, rapat monitoring dan evaluasi KPK ini sebenarnya untuk menindaklanjuti rencana aksi pemberantasan korupsi secara integrasi yang ditandatangani bersama antara KPK dengan Pemprov Papua Barat dan kabupaten Kota sejak 2016 lalu.

Sebenarnya, sebut Sugiyono pemprov Papua Barat sangat serius dalam menindaklanjuti rencana aksi pemberantasan korupsi secara terintegrasi, hanya saja KPK melihat presentase data berdasarkan dokumen. “Kadang-kadang untuk dokumentasinya, kita kurang tertib. Tetapi dari sisi fisik sudah semua kita lakukan. Sehingga dalam hal ini hanya dari sisi administrasinya saja yang belum dilengkapi,” singkat sugiyono kepada para wartawan, kemarin. [FSM-R3

Dibaca 152 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX