Krey Sebut Kompensasi yang Diberikan Dunia Internasional belum Optimal | Pasific Pos.com

| 21 January, 2020 |

Krey Sebut Kompensasi yang Diberikan Dunia Internasional belum Optimal

Papua Barat Penulis  Sabtu, 03 Agustus 2019 03:45 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Meskipun provinsi Papua Barat mempunyai status sebagai paru-paru dunia dan sebagai provinsi konservasi, namun hingga kini kontribusi nyata berupa royalti atau kompensasi dari dunia Internasional terhadap pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Papua Barat belum maksimal.

Hal ini diungkapkan, Wakil Ketua Panitia International Conference of Biodiversity anda Creative Economy of Papua (ICBE), Provinsi Papua Barat, Keliopas Krey, bahwaroyalti atau kompensasi yang diberikan dunia Internasional terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan masih kurang optimal.

“Artinya, kita masih harus mengikuti regulasi-regulasi di dalam negara Indonesia. Sehingga perlu ada kebijakan khusus kepada kita di Papua Barat. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) mestinya memberikan peluang bagi kita untuk mendapatkan dana langsung dari dunia Internasional terhadap pengelolaan hutan adat,” kata Krey kepada Tabura Pos di Aula Universitas Papua (Unipa), Rabu (31/7).

Dosen program magister Pasca Sarjana Unipa Manokwari ini menambahkan, pemprov Papua Barat selalu mengedepankan komitmennya untuk menjaga dan melakukan perlindungan terhadap habitat dan ekosistem di wilayah Papua Barat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat Papua Barat. 

“Sesuatu yang luar biasa kalau kita (Papua Barat) mempunyai status sebagai paru-paru dunia, maka untuk peningkatan semangat konservasi diperlukan royalti atau kompensasi terhadap masyarakat asli Papua yang memiliki hutan-hutan adat. Sudah pasti, kalau ada kompensasi bagi mereka, maka mereka akan berkontribusi dalam menjaga hutan dalam rangka menghasilkan oksigen bagi seluruh manusia dibumi ini,” ungkap Krey.

Krey melanjutkan, pasca pelaksanaan ICBE Provinsi Papua Barat 2018 telah terdapat capaian-capaian yang telah ditindaklanjuti dari komitmen-komitmen bersama bahwa, cita-cita besar pengelolaan hutan berkelanjutan mulai mengalirkan sejumlah dukungan dari pemerintah pusat maupun NJO Internasional.

Sementara terkait tentang produk hukum, Krey menerangkanterdapat dukungan dan etikat baik dari DPR Papua Barat dan MRPB yang telah menyetujui Perdasi tentang Provinsi Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan demikian, lanjut dia, perlu didorong regulasi-regulasi lainnya, baik Perdasus maupun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mendukung beberapa komitmen yang terbagun dalam Perdasi pembangunan berkelanjutan[FSM-R3

 

Dibaca 147 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik