Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Disosialisasikan | Pasific Pos.com

| 22 August, 2019 |

Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Disosialisasikan

Papua Barat Penulis  Kamis, 01 Agustus 2019 23:10 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Bintuni, TP - Pemerintah telah membuat aturan baru tentang pengadaan barang dan jasa, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Secara otomatis dengan sudah adanya aturan ini, maka Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dinyatakan tidak lagi berlaku.

Pada kegiatan sosialisasi tentang Perpres No 16 Tahun 2018 di gedung Sasana Karya Pemkab Teluk Bintuni, Rabu (31/7), Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT menjelaskan bahwa dengan berlakunya aturan ini akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping.

Lanjut Bupati, dengan Perpres tersebut, secara langsung membuat proses pengadaan barang dan jasa akan menyesuaikan dengan perkembangan dunia internasional.

"Konsep Perpres nomor 16 ini lebih simplifikasi norma pengadaan. Artinya, norma-norma yang diatur bersifat umum saja dan tidak mengatur norma-norma teknis atau prosedural. Jadi aturan lebih simpel," terang Bupati pada acara sosialisasi kemarin.

Bupati menyebut, Perpres 16 tahun 2018 ini mengharuskan Pemkab membuat satu unit organisasi struktural yang dinamakan Unit Pengadaan Barang dan Jasa yang melekat di Setda. Dimana, struktur pertanggung jawaban unit ini langsung kepada Bupati melalui Sekda.

Mengenai aturan ini, Bupati mengaku bahwa penjabarannya cukup rumit dan terinci. Namun, jika seluruh konten dalam regulasi itu dipahami dengan baik, maka akan sangat membantu.

"Ini perlu disampaikan guna mencegah pemahaman minim di lingkungan pemerintahan tetapi juga masyarakat. Dan saya mau sampaikan bahwa ini komitmen kita sebagai bentuk taat pada amanat undang-undang. Apalagi tahun 2020 sistem ini sudah berjalan full," papar Bupati.

Bupati mengungkapkan, salah satu yang menjadi kredit poin bagi Pemda sesuai dengan Rencana Aksi bersama KPK, adalah Unit Pengadaan Barang dan Jasa yang dibentuk Pemda.

Bupati pun mengajak kepada seluruh pimpinan OPD agar patuh melaksanakan amanat undang-undang yang berlaku. Disamping itu, Bupati meminta kepada seluruh perangkatnya agar tidak memandang bahwa aturan ini memangkas kewenangan OPD.

"Saya minta kita semua patuh terhadap amanat undang-undang. Lalu, jangan ada yang menganggap bahwa aturan ini akan mengkerdilkan kewenangan OPD. Namun, sudah menjadi konsekuensi bagi kita bahwa yang namanya aturan wajib dilaksanakan,"

Pada kesempatan itu, Bupati mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk patuh dan melaksanakan Perpres 16/2018 ini. Sebab Bupati membeberkan, bagi mereka yang tidak taat harus siap menerima konsekuensi hukum yang berlaku.

"Andaikata, ada yang tidak mau patuh terhadap aturan ini, maka siap-siap terima konsekuensi hukum. Kalau ada pimpinan OPD yang masih memakai aturan yang kadaluarsa, saya tegaskan bahwa saya tidak akan membantu kalau tersangkut hukum," pungkas Bupati. [VLI-R4] 

Dibaca 64 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX