Perekrutan Anggota DPR-PB Jalur Otsus dan Pembagian Dana Otsus Jadi Agenda Prioritas Komisi A | Pasific Pos.com

| 21 September, 2019 |

Perekrutan Anggota DPR-PB Jalur Otsus dan Pembagian Dana Otsus Jadi Agenda Prioritas Komisi A

Papua Barat Penulis  Rabu, 31 Juli 2019 14:10 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Komisi A DPR Papua Barat, pada periode terakhir ini, lebih memfokuskan diri kepada 7 peraturan daerah khusus (Perdasus) yang sementara ini sedang berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Komisi A DPR Papua Barat, Yan A. Yoteni menjelaskan, agenda saat ini yang menjadi prioritas Komisi A adalah memastikan Kemendagri segera mengeluarkan nomor registrasinya.

"Agenda komisi A saat ini pertama adalah memastikan Kementerian Dalam Negeri untuk tujuh peraturan daerah khusus yang sudah ditetapkan itu, nomor registrasinya harus segera keluar," kata Yoteni kepada Tabura Pos di Mansinam Beach, belum lama ini.

Yoteni menjelaskan, dari tujuh Perdasus, baru dua yang sudah direstui atau diberikan penomoran dari Kemendagri, yaitu Perdasus tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) dan Perdasus tentang pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Mudah-mudahan 5 Perdasus yang salah satu nya adalah Perdasus tentang perekrutan anggota DPR Papua jalur Otsus dalam waktu dekat juga segera mendapatkan penomoran karena sebagian pasal sudah disetujui," jelas Yoteni.

Selanjutnya jelas Yoteni, agenda prioritas lainnya yang akan dilakukan Komisi A adalah membangun komunikasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat, dalam rangka pengimplementasian Perdasus perekrutan dimaksud.

"Kita akan melakukan pengawasan ekstra untuk perekrutan termasuk wilayah adat dari calon-calon anggota DPR Papua Barat jalur Otsus," jelasnya.

Yoteni mengaku, Komisi A DPR Papua Barat, juga sudah pernah melakukan pertemuan dengan Ketua Kesbangpol Papua Barat baik yang lama maupun yang baru.

Dimana, lanjut Yoteni, pihaknya sepakat bahwa perekrutan anggota DPR Papua Barat dilakukan setelah Perdasus yang baru mendapatkan penomoran dari Kemendagri dan daerah.

"Tetapi sambil menunggu, Kesbangpol harus sudah siap-siap tahapan dan jadwalnya, sehingga begitu Perdasus itu turun langsung dilaksanakan," jelasya.

Yoteni menerangkan, selain mengawal Perdasus perekrutan anggota DPR Papua Barat jalur Otsus mendapatkan nomor dari Kemendagri, Komisi A juga akan mengawasi pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota di Papua Barat, sebagaimana yang sudah diatur dalam Perdasus pembagian dana Otsus.

“Pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota juga akan kita kawan dengan ekstra sesuai pembagiannya yaitu 90 persen untuk kabupaten dan kota dan 10 persen untuk provinsi,” jelasnya.

Terlepas dari agenda prioritas itu, Yoteni merasa, aspirasi dari masyarakat yang masuk ke Komisi A DPR Papua Barat, khususnya yang berat-berat sudah diselesaikan, salah satunya adalah Komisi Informasi Provinsi (KIP) Papua Barat.

"KIP yang kami anggap PR lalu yang berat, tapi sudah diselesaikan, sehingga kami anggap sudah selesai. Jadi, yang kita pastikan sekarang ini adalah pastikan tujuh Perdasus mendapatkan penomoran. Kami bangun terus komunikasi Jakarta terus. Nanti Rabu kembali lagi," tandas Yoteni yang juga sebagai Ketua Fraksi Otsus ini. [SDR-R1] 

Dibaca 59 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.