Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat Dinilai Tak Komitmen Jalankan Keputusan Raker dan Musrenbang Otsus | Pasific Pos.com

| 26 August, 2019 |

Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat Dinilai Tak Komitmen Jalankan Keputusan Raker dan Musrenbang Otsus

Papua Barat Penulis  Rabu, 31 Juli 2019 14:08 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Bupati dan Wali Kota se provinsi Papua Barat diminta untuk komitmen menjalankan keputusan bersama dalam Rapat Kerja Bupati Walikota dan keputusan Musyawarah Rencana Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat tahun 2019.

Terutama, keputusan bersama tentang tanggungjawab pemberdayaan pengusaha asli Papua melalui pembagian paket proyek penunjukkan langsung bagi pengusaha asli Papua dengan presentasi 30 persen di tingkat provinsi dan 70 persen di kabupaten kota.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, keputusan ini sudah ditandatangani bersama, maka bupati dan walikota memiliki tanggungjawab menjalankan keputusan tersebut. "Kita tidak bicara tanpa dasar. Ada Undang-Undang tentang Otsus, ada Peraturan Presiden (Perpres). Dua aturan ini berlaku untuk 2 provinsi dan semua kabupaten kota untuk proses pembagian paket proyek penunjukan langsung. Kami tetap komitmen mengakomodir pengusaha asli Papua sebanyak 30 persen dan 70 persen dikembalikan ke kabupaten kota. Kita akan buat surat kembali kepada bupati dan wali kota supaya mereka juga punya komitmen," kata Mandacan saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha asli Papua di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (30/7).

Mandacan menegaskan, pemprov Papua Barat akan tetap komitmen menjalankan keputusan raker dan musrembang otsu untujk menjawab 30 persen pengusaha asli Papua. Namun demikian, Ia juga berharap asosiasi-asosiasi kontraktor asli Papua dapat membantu provinsi dengan meminta waktu bersama bupati dan wali kota untuk membahas UU Otsus, Perpres dan keputusan bersama dalam raker dan musrenbang otsus tentang pembagian paket penunjukan langsung dengan presentase 30 :70 kabupaten kota.

Hal itu dimaksudkan agar bupati dan wali kota dapat mengakomodir pembagian paket penunjukan langsung sesuai keputusan bersama. "Kalau dana otsus semuanya hanya di tingkat provinsi, maka saya akan jawab semuanya. Tapi itulah kita sudah turunkan ke kabupaten kota jadi mereka juga harus bisa menjawab. Kuncinya ada disitu saja,” tukasnya.[FSM-R3] 

Dibaca 49 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX