Hammar: Pelantikan 6 Anggota MRPB Tunggu Perintah Depdagri | Pasific Pos.com

| 6 December, 2019 |

Hammar: Pelantikan 6 Anggota MRPB Tunggu Perintah Depdagri

Papua Barat Penulis  Rabu, 31 Juli 2019 14:07 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Tahapan konsultasi proses dan mekanisme pelantikan 6 anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2021, khusus ditingkat provinsi telah dirampungkan dan sudah didorong ke tingkat pusat.

Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat, Roberth K.R Hammar mengatakan, tahap konsultasi di tingkat provinsi sudah diselesaikan dan sekarang tahapannya sudah diserahkan ke Biro Otonomi Khusus (Otsus), Biro PAD, dan Biro Hukum, Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk mengetahui proses penyelesaiannya seperti apa.

“Tahap konsultasi kami sudah selesaikan dan sudah kami kasih ke Depdagri untuk penyelesaiannya seperti apa. Mereka bilang ini proses pelantikan dan perintahnya diturunkan, maka bisa langsung diproses,” jelas Hammar kepada para wartawan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin (29/7).

Hammar mengungkapkan, ada oknum calon anggota MRPB yang meminta percepatan pelantikan. Namun, kata dia, bukan kewenangan Biro Hukum untuk percepatan pelantikan. Biro Hukum, lanjut dia, hanya menjalankan proses hukum dan jika proses hukumnya diselesaikan, akan diserahkan ke Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbanpol) untuk diproses sesuai dengan tahapan yang sudah berjalan.

“Kalau pergantian anggota, maka ada mekanisme di lembaga MRPB. Jadi teman-teman yang mau cepat-cepat jangan hanya datang ke Biro Hukum, tetapi juga harus ke MRPB karena prosesnya akan berjalan disana juga. Kemudian, harus ke Depdagri, karena mereka juga tergugat dan depdagrilah yang mengeluarkan SK pelantikan anggota MRPB, bukan di Biro hukum,” jelas Hammar.

Menurutnya, dari sisi hukum masih ada upaya-upaya lain seperti upaya hukum luar biasa setelah upaya hukum biasa diselesaikan. Atas gugatan 6 calon anggota MRPB itu, kata dia, pemprov Papua Barat juga melakukan banding dan kasasi tetapi kalah.

Namun, apabila terjadi hal baru maka dapat dilakukan peninjauan kembali sepanjang waktunya masih diperbolehkan. Namun, sambung dia, sesuai aturan, upaya hukum luar biasa untuk peninjauan kembali tidak dapat menghalangi proses eksekusi putusan pelantikan 6 anggota MRPB. “Jadi kita tunggu saja, saya pikir gubernur sudah mengeluarkan statmen bahwa pemprov Papua Barat patuh terhadap putusan. Jadi kalau memang dipercepat mengapa tidak. Segala upaya, baik tulis maupun lisan sudah dilakukan untuk proses percepatan pelantikan sudah final dan sekarang tinggal tunggu saja. ini bukan soal siapa yang menang dan kalah tetapi ini tentang kepastian hukum dan wibawa pemerintah,” pungkas Hammar. [FSM-R3] 

Dibaca 102 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX

Trending Topik