Kasus Paniai Bukti Kegagalan Jokowi | Pasific Pos.com

| 17 August, 2019 |

Kasus Paniai Bukti Kegagalan Jokowi

Headline Penulis  Senin, 10 Agustus 2015 18:00 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurensiuz Kadepa.

Jayapura,- Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hubungan Luar Negeri, Hukum dan HAM kembali menyoroti  kasus penembakan yang menewaskan empat siswa dan melukai belasan warga sipil di Paniai pada Desember 2014 lalu. Komisi I DPR Papua menilai, itu salah satu bukti kegagalan Joko Widodo (Jokowi) dalam menata Papua.
“Jokowi harus mengevaluasi sistem keamanan di Papua. Karena kasus pelanggaran HAM berat di Paniai adalah bukti awal kegagalan Jokowi di mata orang Papua. "Ada beberapa hal yang jadi sorotan kami Komisi I DPR Papua dalam pandangan komisi. Salah satunya penuntasan kasus pelanggaran HAM Paniai. Pada 8 Agustus 2015, insiden Paniai sudah delapan bulan berlalu, namun hingga kini belum ada kepastian penyelesaiannya dari negara. Korban dan keluarga korban kini masih menanti kapan datangnya keadilan untuk mereka," kata Kadepa saat ditemui Pasific Post di ruang kerjanya, pecan kemarin.
Kadepa yang kerap mengkitisi kinerja kepolisian mengatakan,  hal lain yang juga disoroti Komisi I DPR Papua yakni insiden Tolikara lalu.  Pihaknya  juga meminta agar menghentikan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Presiden GIDI, para tokoh Gereja GIDI dan tokoh masyarakat, terkait insiden Tolikara itu.
"Kapolda Papua yang baru dilantik beberapa waktu lalu, kami minta segera mengungkap para pelaku-pelaku  penembakan mulai dari  Paniai, Yahukimo, Serui, Dogiyai dan Tolikara. Karena ini sorotan Komisi I  “ pintanya.
Mengenai rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena, Jayawijaya, kata Kadepa, pihaknya menghargai keputusan tujuh Fraksi di DPRD Jayawijaya yang menolak kehadiran Mako Brimob, dalam sidang paripurna DPRD Jayawijaya.
"Ini beberapa hal yang menjadi  sorotan Komisi I DPR Papua dalam sidang paripurna tadi malam. (red.Kamis malam) Komitmen kami tak akan berubah," tandanya .
Mengenai Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR)  tambahnya, itu adalah agenda  prioritas utama Komisi I yang diusulkan yang saat ini Komisi I bersama MRP, Akademisi terutama pihak Uncen.
 “Itu usulan kami Komisi I dan kami sedang kerja  untuk mendorong agenda itu. Jadi selain  KKR, Partai Lokal dan 14 Kursi yang merupakan amanat dari undang-undang Otsus. Tapi yang menjadi sorotan utama di Komisi I DPR Papua adalah masalah pelanggaran HAM, “ tandas Kadepa. ( Tiara)

Dibaca 1002 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX