Kasus CB, Oknum Pimpinan DPRD Harus Izin Gubernur, Titirlobi: Ini Tindak Pidana Murni | Pasific Pos.com

| 22 November, 2019 |

Kasus CB, Oknum Pimpinan DPRD Harus Izin Gubernur, Titirlobi: Ini Tindak Pidana Murni

Papua Barat Penulis  Selasa, 30 Juli 2019 14:29 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Penyidik Polres Manokwari akan menindaklanjuti laporan dugaan penipuan terhadap oknum pimpinan DPRD Kabupaten Tambrauw berinisial CB setelah mendapatkan izin dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

CB dilaporkan seorang perempuan berinisial YII (24 tahun) ke Polres Manokwari, Rabu (24/7) sekitar pukul 13.00 WIT.

Sementara untuk kasus dugaan pemukulan yang dialami CB oleh suami dari terlapor YII berinisial SB, tetap dilanjutkan penyidik, tetapi tersangka tidak dilakukan penahanan.

Kasat Reskrim Polres Manokwari, AKP Musa J. Permana mengungkapkan, dalam kasus tersebut, pihaknya telah menerima 2 laporan. Pertama, oknum pimpinan dewan menjadi korban pemukulan dari tersangka, SB dan laporan kedua terkait dugaan penipuan yang dilaporkan YII, istri dari tersangka, SB.

Ia menjelaskan, dalam kasus dugaan pemukulan tersebut, pihaknya sudah menetapkan SB sebagai tersangka, tetapi penyidik tidak menahan tersangka dengan pertimbangan yang bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan kepala distrik.

“Kalau CB sebagai korban pemukulan, pelaku sudah ditangkap dan diperiksa. Sudah ada SPDP, tetapi tidak dilakukan penahanan karena dia PNS,” jelas Permana kepada Tabura Pos di Polres Manokwari, Senin (29/7).

Sedangkan untuk kasus CB selaku terlapor dalam kasus penipuan, ia mengaku, penyidik sudah menerima laporan itu, tetapi belum dipanggil. Sebab, kata dia, pemanggilan tidak boleh serta-merta, mengingat yang bersangkutan merupakan seorang pejabat dan harus mendapat pertimbangan atau izin dari Gubernur.

“Kalau dilaporkan sebagai pelaku penipuan, laporan sudah diterima, tetapi kita harus melakukan rapat dulu. Jika pejabat, tidak serta-merta, harus izin dulu di Gubernur,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum pelapor, YII, Yosep Titirlobi, SH menilai, penyidik lemah dalam menangani kasus itu. Dia mengatakan, jika penyidik mengadopsi aturan itu, ada indikasi bahwa dalil yang disampaikan penyidik, hanya alasan.

Sebab, tegas Titirlobi, laporan polisi yang diadukan kliennya merupakan tindak pidana murni, sehingga meminta penyidik tidak berdalil harus melalui izin Gubernur, karena seorang pejabat.

“Buktinya banyak oknum anggota DPRD yang ditangkap polisi tanpa melalui izin dari Gubernur, langsung dieksekusi dan tidak jadi masalah. Jelas, LBH Gerimis sangat tidak sependapat dengan pernyataan yang disampaikan penyidik,” tandas Titirlobi yang juga Direktur LBH Gerimis Papua Barat kepada Tabura Pos via ponselnya, Senin (29/7).

Dia membandingkan, kasus yang dilaporkan CB, dimana dalam laporannya menjadi korban pemukulan dan polisi telah menetapkan suami kliennya, SB menjadi tersangka.

Padahal, SB merupakan seorang pejabat yang berstatus kepala distrik di Kabupaten Tambrauw, tetapi ditangkap tanpa seizing Bupati Tambrauw.

“Lalu, apa bedanya? Jadi, ini tindak pidana murni. Kami minta pihak kepolisian jangan seperti mencari alasan. Panggil dia, ini tindak pidana murni, tidak harus ada izin Gubernur lagi,” pungkas Titirlobi. [CR45-R1] 

Dibaca 92 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX