Hak Pegawai Belum Dibayar, Puskesmas Wania Dipalang | Pasific Pos.com

| 16 December, 2019 |

seorang warga bersama anaknya saat hendak berobat di Puskesmas Wania seorang warga bersama anaknya saat hendak berobat di Puskesmas Wania

Hak Pegawai Belum Dibayar, Puskesmas Wania Dipalang

Lintas Daerah Penulis  Senin, 29 Juli 2019 21:15 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Timika, Belum mendapatkan hak-hak mereka, Pegawai Puskesmas Wania melakukan pemalangan pintu masuk Puskesmas dengan selebaran yang dipasang tepat didepan pintu pagar, Senin (29/7), para pegawai yang melakukan pemalangan menuntut agar dibayarkan dana BOK dari selama satu semester (Januari- Juni) serta JKN yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan lama mengabdi.

Perwakilan pegawai puskesmas Wania, Helmi mengatakan bahwa penutupan puskesmas berdasarkan kesepakatan bersama pegawai yang bermula dari berbagai keluhan dari setiap pegawai. Aksi ini juga menjadi puncak dari semua yang dirasakan terkait pencairan dana operasional kesehatan (BOK) dan dana JKN yang belum sampai ke Puskesmas Wania.

yang mana dijelaskan, hak JKN yang belum diterima oleh para pegawai adalah untuk anggaran bulan Maret, Juni dan Juli tahun 2019.

"Di sini kami tidak ada siapa yang paling bertanggung jawab dan berinisiatif dalam aksi ini, tapi ini berdasarkan kesepakatan bersama. Karena kami dengar BOK ini sudah dibagikan satu bulan lalu dan JKN ada satu minggu lalu," kata Helmi saat mengklarifikasi di hadapan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Alfred Douw dan Perwakilan DPRD, Senin (29/7).

Kadinkes Mimika Alfred Douw dalam penyampaiannya mengatakan, persoalan tersebut dikarenakan anggaran BOK dan JKN tidak sampai ke pegawai Puskesmas Wania sehingga Plt Kapus Wania wajib mempertanggungjwabkannya.

"Uang itu sudah habis atau masih ada? Jangan kita bertele-tele karena masalah uang Puskesmas. Sekarang uang itu harus dijelaskan karena JKN itu dibawa pengawasan Kejaksaan," kata Alfred.

Hal yang sama diungkapkan oleh Sekretaris Dinkes Reynold Ubra yang mana hak pegawai telah diatur dalan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) RI nomor 3 tahun 2019 tentang pengolaan dana BOK, dimana dalam Permenkes RI juga diperjelas terkait honorarium petugas lapangan, sama halnya dengan JKN yang diatur oleh sistem jaminan sosial kesehatan nasional, dalam hal ini BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan diawasi langsung oleh Kejaksaan dan Polres.

"Karena para pegawai ini sudah bekerja dan turun lapangan. BOK di kabupaten lain setiap tahunnya harus dibicarakan oleh semua Kapusnya karena BOK ini dipantau oleh KPK dan BPK RI," katanya.

Puskesmas Wania juga tidak laksanakan sub Pin Polio. padahal instruksi Kemenkes menekankan bahwa sub Pin Polio dilaksanakan merespon kejadian luar biasa (KLB) menggunakan dana BOK.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Puskesmas Wania, Nikolaus Letsoin mengatakan bahwa JKN telah masuk ke rekening Puskesmas Wania dan sudah dicairkan untuk pembagian kapitasi, pelayanan dan dukungan operasional untuk bulan Juni dan Juli. Untuk bulan Januari hingga Mei disalurkan dari Puskesmas Timika. Sedangkan khusus bulan Maret tidak lagi disalurkan dari Puskesmas Timika juga karena bulan Maret terhitung kapasitas rendah sehingga masuk ke jatah pembelanjaan operasional.

"JKN yang dicairkan di bulan Juni dan Juli sebesar Rp 155 juta. Sedangkan BOK sebesar Rp 190 juta," kata Letsoin.

Sedangkan terkait aksi penutupan pelayanan menurut dia, tanggal 27 juli sempat menerima laporan dari salah satu pegawai bahwa akan ada aksi penutupan pelayanan. Namun, telah disarankan agar hal itu tidak terjadi karena bisa menyoroti pada semua yang dilakukan.

"Saya sudah sampaikan bahwa hal ini akan disampaikan ke Dinkes untuk mendapatkan solusi," tuturnya. (Ricky).

Dibaca 156 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.