Bapenda Minta BUMN dan BUMD Tak Gunakan Nopol Luar Papua | Pasific Pos.com

| 17 September, 2019 |

Bapenda Minta BUMN dan BUMD Tak Gunakan Nopol Luar Papua

Info Papua Penulis  Senin, 29 Juli 2019 20:34 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua menegur keras BUMN dan BUMD di wilayah setempat karena menggunakan kendaraan operasional yang bernomor polisi luar daerah Papua.

Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Bapenda Provinsi Papua, Syamsuria mengatakan, peggunaan nomor polisi luar daerah Papua ini sangat merugikan pemerintah, sebab tak memberikan kontribusi terhadap PAD Papua.

"saya minta kepada BUMN dan BUMD yang ada di Papua untuk memutasi kendaraannya yang menggunakan nopol luar Papua," kata Syamsuri dalam rapat Optimalisasi Pendapatan Daerah Papua di Kantor Bapenda Papua, Senin (29/7)

Menurutnya, kendaraan yang plat nomornya luar provinsi tapi pemiliknya tinggal di Provinsi Papua, seharusnya sudah dimutasi ke Papua. “Maksimal tiga bulan ke depan, kendaraan luar Papua sudah dimutasi,” katanya.

Oleh karena itu, dia minta kepada BUMN dan BMUD jangan menggunakan plat luar. "tolong jangan gunakan karena sama sekali tidak mempunyai kontribusi pada PAD setempat. Sudah gunakan jalan, terus jalan rusak, kemudian pakai BBM khusus untuk papua, tapi kontribusi PADnya ke daerah lain, Itu sama saja bapak buang kotoran disini, tapi bayar jasa kebersihannya di tempat lain," ujarnya.

Ia mengakui, masalah pajak daerah dan restribusi daerah ini memang menjadi fokus pembahasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Papua, pekan lalu, Karena itu, ia meminta komitmen seluruh BUMN dan BUMD untuk mengindahkan permintaan Bapenda tersebut, Jika tidak ada tindak lanjut, Syamsuria menyatakan pihaknya akan melapor ke KPK.

"Minta maaf karena kami kemarin dikuliti habis oleh KPK. Kami minta komitmen, kami akan laporkan ke KPK kalau tidak ada tindaklanjut. Jangan menggunakan kendaraan operasional dengan plat luar. Bapak selalu berslogan kami ada untuk papua tapi buktinya mana kalau seperti ini," tegasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Ani Rumbiak saat membuka rapat Optimalisasi Pendapatan Daerah Papua, meminta agar para perusahan BUMN dan BUMD tidak mengunakan kendaraan operasional bernomor polisi atau plat dari luar daerah, karena itu tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

“Kami Pemprov Papua mendapat teguran keras dari KPK soal pengunaan kendaraan mobil dinas yang mengunakan Plat merah bernomor dari luar daerah. Karena kita semua di tanah Papua, sangat bergantung dengan PAD,”katanya.

Lanjut Ani, selain pengunaan plat,pembayaran pajak juga wajib menjadi perhatian, baik pemprov, maupaun BUMN serta BUMD.

“Masa kita harus kala dengan mama- mama pedagang kecil yang bisa membayar pajak dibandingkan kita yang duduk enak dan di tempat bagus. Ketika di percayakan memangku jabatan, tentunya, fasilitas yang digunakan, maka kita juga harus wajib melakukan pembayaran pajak, karena hak sudah di dapatkan.Karena pembayaran yang dilakukan guna membayar pemeritah salah satunya gaji pemeritah,”jelasnya.

Kata Ani, ketika bicara soal ini, berhubungan dengan rencana aksi KPK RI, jangan hanya bicara soal data saja akan tetapi harus ada dukungan dan solusi serta komitmen dari semua pihak baik pemerintah,BUMN, BUMD serta instansi terkait.

“ Selalu itu menjadi tanggung jawab, setiap OPD harus lakukan koordinasi yang baik,dan koordinasi itu tidak mahal, koorinasi itu penting. Kalau KPK sudah memberikan perhatian buat kita, diharapkan harus di tindaklanjuti, agar berjalan dengan baik, saya minta komitmen kita bersama, kewajiban kita harus di pelihara dengan baik,” tegasnya.

Dibaca 90 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX