Pemberian mobil dinas Harus Sesuai Aturan | Pasific Pos.com

| 20 October, 2019 |

Maruli Tua Maruli Tua

Pemberian mobil dinas Harus Sesuai Aturan

Info Papua Penulis  Minggu, 28 Juli 2019 23:39 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memberikan mobil dinas kepada staf yang bukan Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali.

Apakah pemberian mobil dinas kepada staf sudah sesuai dengan aturan atau belum.

"Pemberian kendaraan dinas bagi para staf khusus (non ASN) perlu dikaji kembali. Dalam artian, apakah sudah ada aturannya atau belum," ujar Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua kepada pers di Jayapura akhir pekan kemarin.

Menurutnya, pemberian aset pemerintah, khususnya kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua tidak bisa diberikan sesuka hati, tapi harus sesuai aturan.

"Kalau pemberian kendaraan dinas ke para staf khusus kalau tidak sesuai aturan, silahkan kendaraannya dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua," kata Maruli.

Dalam mendata aset pemerintah Papua, jelas ia, pihaknya akan kelompokan setiap kendaraan berdasarkan tahun pengadaan. Misalkan, 2019 ke 2010 yang mana sudah pasti kendaraannya masih bisa digunakan (jalan).

Kemudian dari 2010 ke 1990, mungkin kondisi kendaraan ada yang masih bagus dan rusak. Lalu 1990 ke 1980 dan 1980 ke 1970. "Jadi, memang akan ada skenario-skenario untuk penanganannya," ujarnya.

Jika kendaraan ataupun rumah dinas yang sudah lebih dulu di dum. ujar ia, tetap pemerintah melalui BPKAD harus kembali melihat apakah proses dum itu sudah miliki dasar yang sah atau tidak, sehingga tidak mucul masalah dalam pemeriksaan.

"Dum itukan pemindahan tangan aset, sehingga ada acuannya berdasarkan aturan yang ada. Sehingga jika tidak sesuai, maka akan ada proses hukum selanjutnya," jelas Tua.

Sedangkan mengenai keberadaan BUMD yang tidak maksimal, kata Maruli Tua, akan ada pendekatan managerial atau mengevaluasi kinerja. Jika nyata-nyata pelaporan keuangannya tidak perform, maka gubernur sebagai pemegang saham harus mengambil tindakan.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan pendataan dan pembenahan aset perlu dilakukan, dikarenakan berdasarkan informasi yang didapat dari bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ada ASN aktif yang memegang kendaraan dinas lebih dari satu.

"Soal keberadaan aset khususnya kendaraan dinas di masing-masing pegawai yang masih aktif maupun sudah tidak aktif (pensiun), itu yang lebih tahu adalah kepala OPD. Untuk itu, ini menjadi catatan penting pemerintah untuk dibenahi," kata Hery.

Dibaca 108 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.