KPK: Satu Pejabat Satu Kendaraan Dinas | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Maruli Tua Maruli Tua

KPK: Satu Pejabat Satu Kendaraan Dinas

Info Papua Penulis  Jumat, 26 Juli 2019 18:45 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada pejabat Papua maupun yang mantan untuk segera mengembalikan mobil dinas.

"Kami mengimbau agar mobil dikembalikan. Kalau tidak ranahnya bisa menjadi pidana," kata Koordinator Tim Supervisi KPK Wilayah Papua, Maruli Tua kepada wartawan usai rapat monitoring dan evaluasi (monev) dalam rangka penertiban aset pemerintah Provinsi Papua, Jumat, (26/7).

Maruli mengungkapkan, dalam kegiatan monev rencana aksi pemberantasan korupsi, salah satu yang menjadi fokus pembahasan adalah kendaraan dinas dan tanah bangunan.

"Kita sudah perintahkan semua pejabat baik eselon maupun non eselon untuk mengembalikan kendaraan, satu pejabat satu kendaraan dinas, kalau lebih dari satu misalnya dua atau tiga harus dikembalikan. Kita akan tertibkan sesuai yang diatur Perda dan Pergub," ujar Maruli.

Menurut Maruli, yang berhak menguasai kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah adalah gubernur, wagub, sekertaris, kepala opd , ketua dan anggota DPRD

Maruli mencontohkan pejabat eselon yang justru menggunakan kendaraan dengan spesifikasi 2000 cc. Menurutnya, itu menyalahi aturan dan wajib dikembalikan.

"Itu udah jelas gak bisa, jangan sampai terjadi kecemburuan, masa staf OPD pakai toyota rush, bahkan fortuner. Sementara staf di OPD lainnya, cuma pakai honda supra. Nah ini menimbulkan kecemburuan. Oleh karenanya, ini yang akan kita tertibkan,"kata Maruli.

Selain mobil dinas eksekutif, pihaknya juga akan tertibkan kendaraan dinas di legislatif. Bahkan, ada unsur pimpinan DPR Papua yang menguasai kendaraan dinas lebih dari satu.

"Kita sudah sampaikan ke ketua DPRP, bahwa beliau menguasai kendaraan lebih dari satu, maka dengan segala hormat harus dikembalikan. Ketua harus menjadi contoh, dan tidak hanya di Provinsi kabupaten/kota pun akan kita tertibkan sesuai dengan aturan,"tegas Maruli

Untuk pencegahan dan penertiban ini, lanjut Maruli, jika ada yang tidak patuh maka akan dilakukan upaya hukum melalui Asdatun Kejaksaan Tinggi melalui proses litigasi maupun non litigasi.

Dibaca 76 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX