LIPI Kaji Pelaksanaan Otsus Papua | Pasific Pos.com

| 15 October, 2019 |

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif

LIPI Kaji Pelaksanaan Otsus Papua

Headline Penulis  Kamis, 25 Juli 2019 19:19 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- KPK RI mendorong Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengkaji pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua. “Otsus akan berakhir, kita minta LIPI untuk mengkaji dan LIPI tidak berdiri sendiri, harus terjun ke Papua untuk mendengar sendiri, tetapi tentunya LIPI membantu Kementerian Dalam Negeri, kalau KPK dibutuhkan, kami ikut mendengarkan,” kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif pada Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Bidang Pertanahan (dengan BPN) , Implementasi Tax Online (Bank Papua), bidang perdata dan tata usaha negara (dengan Kejaksaan Tinggi Papua) serta pengkajian penyelenggaran Otsus (kerjasama LIPI) di Jayapura, Kamis, (25/7).

Menurutnya, masa depan Papua ada ditangan orang Papua untuk menentukan baik atau tidak baiknya ke depan. Dimana penelitian LIPI akan dapat digunakan dengan baik. “Jika nanti diberikan kewenangan besar , kewengan itu kita gunakan dengan baik untuk kesejahteraan karena Papua kaya,” imbuhnya.

Sementara Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) L.T Handoko mengatakan keterlibatan LIPI dalam rencana evaluasi Otsus di Papua akan dilakukan setelah adanya kesepakatan dari semua daerah di Papua.

“Evaluasinya semua aspek mengenai Otsus, dan tentunya tergantung kesepakatan dari 29 Kabupaten/ kota yang akan ditanda-tangani PKS nya pada 31 Juli nanti,” kata Handako kepada wartawan, Kamis (25/7/2019).

Ia mengatakan keterlibatan LIPI dalam hal melakukan evaluasi dana Otsus sebagaimana usulan dari Kemendagri. “Dana Otsus ini kan akan habis beberapa tahun lagi sehingga harus dilakukan evaluasi apakah harus di teruskan seperti yang sekarang atau dengan modivaiaksi atau apapun,” katanya.

LIPI sendiri pernah melakukan evaluasi terhadap elemen-elemen Otsus yang ditelitik sejak 2006 hingga dikeluarkannya papua roadmate, kemudian ada persoalan sektoral pemerintahan yang masih dalam penelitian hingga saat ini.

“ jadi memang pernah ada penelitian tapi tidak khusus tentang Otsus, dan ini pasti jadi bagian yang tidak terlepas,” jelasnya.

Intinya soal bagaimana konsep serta hasil evaluasi nantinya, kata Handoko akan dilihat, untuk selanjutnya termuan problem tersebut akan di perbaiki.

Ia mengaku, semua materi termasuk Otsus Plus, nantinya akan menjadi masukan dalam evaluasi nantinya. “ LIPI menampung semua aspirasi mulai dari pemerintahan hingga kondisi masyarakat di lapangan, yang pasti kita akan turun ke lapangan,” tambah Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIP, Tri Pudjiastuti.

Dibaca 145 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Berita Terkini