Papua dan Papua Barat Teken MoU Dengan BPN, Kejati dan LIPI | Pasific Pos.com

| 21 September, 2019 |

Papua dan Papua Barat Teken MoU Dengan BPN, Kejati dan LIPI

Info Papua Penulis  Kamis, 25 Juli 2019 19:00 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jayapura, Kamis, 25 Juli 2019.

Penadatanganan MoU dan Kerjasama ini dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, Para Bupati Walikota serta Sekda dari kedua Provinsi. Dan disaksikan oleh Komisioner KPK, Laode Muhammad Syarif dan tim Korsupga Wilayah VIII KPK.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal dalam sambutannya menyatakan, Perjanjian Kerjasama Bidang Pertanahan , Implementasi Tax Online, bidang perdata dan tata usaha negara serta pengkajian penyelenggaran Otsus (kerjasama LIPI), merupakan wujud konsistensi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah di Papua,

"Ini adalah tindak lanjut dari monitoring pada bulan Mei 2019 lalu. Jadi ini tahapan dalam rangka melihat sejauh mana komitmen kita telah dilaksanakan, seberapa besar keberhasilan yang telah dicapai," ujar Wagub Klemen

Menurutnya, pendapatan daerah dari sektor perhotelan, restoran tempat hiburan, pajak bumi bangunan dan perkotaan berpotensi besar dalam mendukung pembiayaan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan daerah. Oleh karenanya, Pemprov Papua juga mendorong kabupaten kota untuk pemasangan alat pemantau pajak online di setiap hotel, restoran maupun tempat hiburan. Hal ini juga sebagaimana didorong KPK guna mengoptimalkan pendapatan daerah di Papua.

"Teman teman bupati kalau ada yang mau belajar tentang penggunaan alat pemantau pajak atau e-tax di hotel restoran lebih baik belajar di kota Jayapura. Alat ini harus dipasang, agar para pelaku usaha tidak lagi berbuat yang aneh, menaikkan potongan pajak yang tidak rasional,"serunya

Terkait pemasangan alat rekam, alatnya disediakan oleh bank Papua, Wagub mengingatkan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota tidak terlalu memberikan ruang bagi pelaku usaha. Karena tentunya yang dikejar mereka adalah keuntungan

"Pemerintah harus tegas, tidak boleh kalah dengan pelaku usaha perhotelan jangan anggap dia hebat sebab pemerintah tentunya lebih hebat dari mereka,"pesan Wagub

Lalu terkait Pajak Bumi Bangunan (PBB),Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai dasar perhitungan optimalisasi pendapatan pajak dan sumber lainnya. Pemerintah kedua provinsi dan kabupaten kota melakukan MoU dan kerjasama dengan Badan Pertanahan baik Provinsi maupun kabupaten.

"Setiap transaksi pembelian tanah wajib ke kantor pertanahan terlebih dahulu sebelum diterbitkan sertifikat. Tidak boleh tanah lama belum bersertifikat hanya untuk hindari pajak. Dan hanya berupa surat pelepasan,"tegasnya.

Wagub juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK. "KPK hadir bukan membuat kita (pemerintah daerah) takut tapi kita (baik KPK dan pemda) harus dua duanya menang," tukasnya.

"Melalui kesempatan MoU ini, kami minta pemerintah pusat tidak mencampur adukkan lex specialis (kekhususan Papua/Otsus Papua) dengan aturan yang lain. Seperti KPK yang lex specialis, makanya tidak ada yang berani, yang bisa MoU dengan KPK hanya daerah yang ada lex specialis seperti Papua,Aceh, Jogja,"tegas Wagub Klemen

Dibaca 102 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.