Elisa Yarusabra: Kepala Kampung Wajib Alokasikan Dana Desa Untuk Posyandu | Pasific Pos.com

| 19 September, 2019 |

Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra

Elisa Yarusabra: Kepala Kampung Wajib Alokasikan Dana Desa Untuk Posyandu

Kabupaten Jayapura Penulis  Rabu, 24 Juli 2019 20:02 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI - Sebanyak 139 kepala kampung di Kabupaten Jayapura, diminta mengalokasikan sebagian dari dana desa untuk pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kekurangan nutrisi dalam waktu lama. Langkah ini dilakukan DPMPK untuk mewujudkan program layakan anak yang menjadi visi misi Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw-Giri Wijayantoro dan juga untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan pemenuhan nutrisi pada anak usia dini.

“Stunting atau kekurangan nutrisi maupun protein (gizi) bagi anak-anak ini, sebenarnya kita sudah melangkah lebih awal dengan kebijakan Bupati Jayapura. Dimana, untuk dana desa itu kita ada alokasikan per kampung wajib hukumnya Rp 25 juta dialokasikan ke masing-masing kampung. Artinya, alokasi dana desa dari tiap-tiap kampung itu satu bulannya operasional Posyandu bisa memperoleh Rp 2 juta lebih untuk pelayanan di Posyandu,” kata Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, Rabu (24/7) siang.

Menurutnya, stunting pada anak balita terjadi akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Terutama terjadi pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.

Intervensi pencegahan stunting, harus terintegrasi hingga ke tingkat desa (kampung). Dan, saat ini, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI) Nomor 61/PMK.07/2019, tentang pedoman penggunaan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi.

“Selain untuk honor, kita ada alokasikan dana desa per kampung untuk Posyandu. Ingat karena ini menyangkut anak, maka anak ini ada hubungannya dengan Posyandu seperti timbang badan, makanan bergizi, nutrisi dan juga pemberian makanan tambahan bagi anak (PMTAS). Walaupun penyalurannya bertahap, tetapi wajib per kampung itu alokasikan setiap bulan Rp 2 juta lebih kepada Posyandu. Jadi, selama satu tahun atau 12 bulan itu Posyandu memperoleh haknya sekitar Rp 25 juta dari dana desa yang sudah kita fokuskan untuk pelayanan Posyandu,” tuturnya.

Elisa mengingatkan, kampung-kampung yang warganya berisiko tinggi stunting, wajib menganggarkan dana untuk menghindari resiko tersebut. Karena di PMK RI pada pasal 6 itu, dana desa bisa untuk intervensi pencegahan stunting terintegrasi.

“Dulunya gak ada seperti ini dan dulu itu hanya di kasi ke PKK saja sebesar Rp 50 juta, terus Posyandu tidak tahu apakah jalan atau tidak karena dana nya tidak dialokasikan. Posyandu hanya dapat dana hibah dari Pemkab melalui keuangan dan DPMPK sekitar Rp 1 miliar lebih untuk PMTAS dan itupun akhir tahun baru dibayarkan. Tetapi, di tahun 2019 ini kita proteksi lewat kebijakan bapa Bupati, maka setiap kampung itu wajib mengalokasikan dana desa sebesar Rp 25 juta setiap tahun ke Posyandu untuk mencegah stunting,” imbuhnya.

“Jadi, dana desa tidak melulu untuk perbaikan sarana dan prasarana fisik namun sarpras non fisik dan sosial serta kesehatan mutlak juga perlu untuk diprioritaskan,” tukas Elisa Yarusabra

Dibaca 92 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.