KPK Dampingi Pemprov Papua Tagih PAP ke PT. Freeport | Pasific Pos.com

| 20 October, 2019 |

Kegiatan monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Provinsi Papua oleh KPK, Rabu (24/7), di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura, Kegiatan monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Provinsi Papua oleh KPK, Rabu (24/7), di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura,

KPK Dampingi Pemprov Papua Tagih PAP ke PT. Freeport

Headline Penulis  Rabu, 24 Juli 2019 19:49 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mendampingi Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada PT. Freeport Indonesia.

Disela-sela Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Provinsi Papua, Rabu (24/7), di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura, Koordinator Wilayah VIII KPK RI, Adlinsyah Malik mengatakan, KPK hanya memberi pendampingan untuk mendorong pembayaran PAP.

“Intinya posisi KPK dalam PAP ini sekali lagi hanya sebagai pendamping. bukan pada posisi mengintervensi. Tetapi kita ada kewenangan untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan supervisi,” tegasnya.

Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa memastikan pihaknya bersama instansi terkait tengah mendorong penyusunan draft atau rancangan skema pembayaran Pajak Air Permukaan Freeport.

Setelah draft rampung, kemudian dituangkan kedalam sebuah nota memorandum of understanding atau MoU antara Pemprov Papua dengan PT. Freeport Indonesia, yang bakal ditandatangani para pihak terkait.

Jumlah PAP dibayarkan Freeport senilai Rp1,394 trilun, plus 15 juta dolar AS setiap tahun (dimulai tahun ini). Sementara untuk penyelesaian pembayaran PAP sebesar Rp1,394 triliun, akan diangsur sebanyak tiga kali mulai tahun ini.

“Kalau untuk 15 juta dollar AS per tahun ini jelasnya dibayarkan mulai tahun ini (2019) sampai dengan 2041. Sebab dana ini masuk dalam mekanisme Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Demikian pula untuk PAP kita harapkan bisa mulai dibayar tahun ini, makanya draft MoU itu kita dorang cepat diselesaikan,” bebernya

Dibaca 195 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX