PAD Papua Rendah Karena Kepatuhan Membayar Pajak Rendah | Pasific Pos.com

| 16 November, 2019 |

PAD Papua Rendah Karena Kepatuhan Membayar Pajak Rendah

Info Papua Penulis  Rabu, 24 Juli 2019 19:46 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua kurang optimal dalam mengelola pendapatan daerah.

Dalam kegiatan monev ini, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupga) KPK mendengarkan langsung progress yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Papua terkait optimalisasi pendapatan daerah

kepada wartawan di Jayapura, Rabu, (24/7), Koordinator Wilayah VIII KPK RI Adliansyah Malik Nasution mengatakan, Monitoring dan Evaluasi (monev) ini pihaknya sangat serius. Sebab berbicara soal pajak itu bagaimana mengintensifkan yang sudah ada dan mengekstensifkan yang baru.

"Seharusnya Bapenda yang tahu aturan, mereka harus berbuat sesuatu. Sebab berbeda dengan SKPD lainnya, karena mereka bekerja melakukan upah pungut pajak. Sekarang mereka pungut pajak tidak?" Kata Adlinsyah yang menyoroti kinerja Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) Bapenda yang ada di Kabupaten/Kota se Papua.

Menurutnya sebuah lembaga atau instansi memiliki tiga hal yakni aturan, orang, dan sistem yang dijalankan. Dan ketiganya tersebut harus berjalan secara profesional. "Kalau kepala UPTnya kerja tidak becus, lebih baik diganti saja," tegasnya

Adliansyah yang didampingi Koordinator Tim Supervisi KPK wilayah Papua, Maruli Tua menekankan perlu adanya komunikasi yang baik antar Bapenda Provinsi dan perwakilan UPT di daerah guna memaksimalkan tugas dan fungsi UPT di daerah

Selain itu dia juga mengingatkan agar semua pembayaran pajak harus dilakukan secara online guna meminimalisir terjadinya korupsi. "Tidak boleh lagi pungut pajak datang kerumah rumah dor to dor, semua pembayaran harus secara online,"tegas Adlinsyah

Berdasarkan laporan yang dipaparkan Bapenda, ada sejumlah poin yang dikritisi oleh KPK yakni terkait pajak kendaraan bermotor, terutama kendaraan milik pemerintah daerah Provinsi Papua yang ternyata banyak nunggak pajak, lalu persoalan retribusi dan masalah pajak air permukaan yang tidak memberikan progress signifikan. Dimana tidak ada inisiatif mencari potensi pajak air permukaan lainnya selain Freeport, PDAM, PLTA Walesi dan lainnya PAP. Padahal masih banyak potensi PAP lainnya yang bisa digali untuk mendatangkan PAD

Kegiatan Monev juga dihadiri sejumlah perwakilan BUMD Papua seperti Bank Papua, PD Irian Bhakti sayangnya, sejumlah BUMD lainnya justru tidak hadir. KPK menyayangkan bahwa BUMD selain bank Papua semuanya telah mengalami kondisi pailit. Padahal penyertaan modal pemerintah provinsi Papua cukup besar. Oleh karenanya dia meminta pemerintah serius menangani masalah ini.

Sementara itu, Kepala Bapenda Papua, Gerson Jitmau mengaku sudah bekerja maksimal dalam mengelola pendapatan daerah. "Pajak daerah Papua sudah satu truliun, walau pegawai hanya 200 orang. Capaian kinerja kita terukur bahwa pendapatan sudah naik apalagi Freeport mau bayar PAP," akunya

Memang kendala yang dihadapi, aku Gerson, adalah masalah kondisi geografis di Papua yang menyulitkan petugas untuk melakukan penagihan pajak maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Kalau pegawai cukup menyadari untuk bayar pajak, tapi untuk masyarakat itu tidak gampang. Yah kami berharap dengan adanya pendampingan KPK ini, kami bisa lebih meningkatkan lagi kinerja kami di masa mendatang,"harapnya

Dibaca 141 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.