Pendemo Tanah Besluits Bandara Disarankan Tempuh Jalur Hukum | Pasific Pos.com

| 15 October, 2019 |

Kepala Bandara Klas I Khusus Sentani, Antonius Widyo Praptono Kepala Bandara Klas I Khusus Sentani, Antonius Widyo Praptono

Pendemo Tanah Besluits Bandara Disarankan Tempuh Jalur Hukum

Kabupaten Jayapura Penulis  Rabu, 24 Juli 2019 12:55 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI – Para pendemo yang menyebut diri sebagai pemilik ulayat tanah besluits yang digunakan sebagai landasan pacu Bandar Udara (Bandara) Sentani disarankan untuk menempuh jalur hukum guna memenuhi tuntutan ganti rugi.

Demikian saran dari Kepala Bandara Klas I Khusus Sentani, Antonius Widyo Praptono dalam menanggapi tuntutan para pendemo yang menuntut ganti rugi atas tanah besluits seluas 44 Ha yang kini digunakan sebagai landasan pacu.

“Sebagai pemerintah, kami tidak mungkin membayar ganti rugi untuk obyek tanah yang sama, apalagi untuk tanah yang merupakan peninggalan dari Belanda. Saran saya bagi pihak yang mengklaim tanah besluits, untuk menempuh jalur hukum,” imbuh Antonius saat diconfirmasi harian ini di ruang kerjanya, Selasa (23/7) sore.

Dirinya menjelaskan, jika jalur hukum yang ditempuh memenangkan pihak yang mengklaim tanah besluits ini, maka pihaknya akan mematuhi keputusan tersebut.

Sepengetahuan Antonius selaku Kabandara, semua tanah besliuts atau tanah yang telah ditinggalkan oleh Belanda kepada Indonesia pada kala itu, sepenuhnya menjadi tanah milik Negara.

Tanah-tanah seperti itu, terdapat bukan hanya di Papua tetapi terdapat diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang diatasnya berdiri berbagai macam bangunan-bangunan untuk melakukan pelayan publik dan berdirinya fasilitas umum.

Kabandara menandaskan, jika merujuk kebelakang mengenai sejarah tentang perjuangan masyarakat pemilik ulayat lewat jalur hukum maka hasilnya adalah gugatan selalu ditolak di berbagai tingkatan lembaga-lembaga peradilan.

“Sampai akhirnya, semua gugatan tersebut ditolak lewat putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA). Artinya bahwa secara hukum, kepemilikan sah tanah besluits adalah milik pemerintah,” tukas Kabandara Antonius.

Senada dengan Kabandara Sentani, Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu saaf ditemui di Gunung Merah Sentani menyatakan bahwa, berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliknya terkait obyek sengketa tanah besluits adalah, tanah tersebut sudah final dan murni menjadi milik Negara sesuai dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung.

“Pemerintah kemungkinan sangat kecil untuk membayar ulang ganti rugi atas tanah yang disengeketakan. Tetapi jika masyarakat adat memaksa untuk menuntut maka jalan terbaik adalah lewat jalur pengadilan,” tukasnya.

Jokhu juga mengharapkan supaya para pihak yang selalu melakukan demo terkait hak ulayat untuk menyampaikan secara bermartabat supaya aktivitas publik di area Bandara tidak terganggu.

Dibaca 161 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.