Kejaksaan Timika Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Persampahan DLH Mimika | Pasific Pos.com

| 18 August, 2019 |

Kasi Pidsus Donny Umbora, SH dan Kejari Mimika Ferry Herlius, SH. MH Kasi Pidsus Donny Umbora, SH dan Kejari Mimika Ferry Herlius, SH. MH

Kejaksaan Timika Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Persampahan DLH Mimika

Lintas Daerah Penulis  Senin, 22 Juli 2019 20:38 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Timika, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Mimika Donny Umbora, SH mengatakan, pihaknya sedang melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan penyalahgunaan alokasi dana untuk Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018 senilai Rp 18 miliar lebih yang bersumber dari Dana Bagi Hasil APBD Mimika.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut diperuntukan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. khusus untuk belanja barang dan jasa dialokasikan dana sebesar Rp 9 miliar lebih yang diperuntukan untuk pembelanjaan BBM, oli dan belanja pakaian kerja lapangan tenaga kebersihan triwulan I, dan II serta Semester II.

"Kami dari Pidsus telah melakukan proses penyelidikan dugaan penyalahgunaan anggaran persampahan di DLH tahun 2018 dengan pagu anggaran senilai 18 miliar," kata Donny ketika ditemui usai mengikuti upacara oerngatan Hari Bhakti Adyaksa di halaman kantor Kejari Mimika, Senin (22/7).

Ia menjelaskan, hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri Mimika ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penunjukan penyedia barang dan jasa untuk ketiga kegiatan tersebut, namun pada kenyataannya pihak DLH hanya membuat kelengkapan dokumen pengadaan sebagai syarat formil pengadaan barang.

"Tapi khusus untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa itu sekitar 9 miliar," jelasnya.

Lanjutnya, khusus untuk pekerjaan belanja BBM dan oli pihak dinas dan penyedia barang jasa melakukan penagihan dan pencairan dana untuk kedua pekerjaan tersebut walaupun pada kenyataanya pihak penyedia barang yang menerima kontrak tidak pernah menyediakan barang dan jasa, sehingga dapat dikatakan perbuatan fiktif.

Sementara itu khusus untuk belanja pakaian kerja lapangan tenaga kebersihan semester ditemukan adanya mark-up dimana harga perkiraan sendiri dan harga penawaran yang sangat tinggi sehingga membuat pihak penyedia barang atau Jasa mendapat keuntungan yang tidak wajar dan merugikan negara.

Berdasarkan temuan tersebut, pihak Kejari Mimika telah meningkatkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan peningkatan pperasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan DLH ke tahap penyidikan dengan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum namun belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka.

"Kami telah meningkatkan statusnya ke tahap penyidik," ungkapnya.

Saat ini pihaknya, tengah berkoordinasi dengan BPKP perwakilan provinsi papua untuk melakukan audit investigasi untuk menentukan kerugian keuangan negara dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi serta mengumpulkan alat bukti lainya guna menentukan menetapkan Tersangka dalam perkara ini.

"Selain itu, pihak kejaksaan juga sedang berkoordnasi dengan pihak BPKP Papua untuk mengauditnya untuk mengetahui berapa besar kerugian negara," ujarnya. (Ricky).

Dibaca 67 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.