Inovasi DPM PTSP Tahun Depan: Pelayanan Langsung di Distrik | Pasific Pos.com

| 20 September, 2019 |

Inovasi DPM PTSP Tahun Depan: Pelayanan Langsung di Distrik

Papua Barat Penulis  Senin, 22 Juli 2019 02:52 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Saat ini pengurusan izin hanya berdasarkan kesadaran masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) belum turun untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pengurusan izin dan mekanismenya.

Namun, menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Manokwari, Ferry Lukas, pada tahun depan, pihaknya membuat inovasi baru dengan menerapkan sistem jemput bola dengan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Kalau jadi tahun depan dianggarkan kita punya mobil khusus, jadi mobil operasional lapangan. Jadi kita yang jemput nanti,” sebut Ferry Lukas kepada wartawan di kantornya baru-baru ini.

Menurut dia, jika tidak ada anggaran untuk pengadaan mobil operasional, maka pihaknya akan membuka pelayanan kepada masyarakat di distrik-distrik untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan.

“Misalnya kita buka tempat di SP begitu supaya layani mereka di sana, jadi mereka tidak perlu turun tapi kita langsung tanda tangan di SP. Itu rencana kami di sini,” tegasnya.

Dia menambahkan, inovasi itu akan dilaksanakan pada tahun depan, karena selama ini pun masih ada masyarakat yang kesulitan mengurus perizinan. Sebelumnya, usai sosialisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kampung Desay, Distrik Prafi, baru-baru ini sejumlah masyarakat meminta DPM PTSP untuk turun melakukan sosialisasi juga ke kampung-kampung atau distrik. Sebab, selama ini masih ada masyarakat yang belum memahami prosedur mengurus izin.

“Kalau bisa PTSP juga datang sosialisasi karena kami di sini ada yang masih bingung bagaimana mengurus izin,” sebut salah satu warga yang meminta namanya tidak dikorankan.

Tak hanya itu, menurut dia, masih ada warga yang belum memiliki izin meski usahanya lebih besar disbanding warga lainnya. Hal itu dinilai sebagai ketidakadilan.

“Saya punya itu biar kecil tapi saya sudah mengurus izinnya semua dan rajin bayar pajak, tapi ada warga lain yang usahnya jauh lebih besar dari saya tapi belum ada izinnya sampai sekarang. Mohon supaya PTSP turun untuk melihat ini,” tukasnya. (BNB-R3) 

Dibaca 84 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX