DPR Papua Barat Minta KONI PB Selesaikan Dualisme Kepengurusan di Pengprov | Pasific Pos.com

| 20 September, 2019 |

DPR Papua Barat Minta KONI PB Selesaikan Dualisme Kepengurusan di Pengprov

Papua Barat Penulis  Jumat, 19 Juli 2019 14:21 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Masing-masing daerah saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua melalui Pra PON, salah satunya Papua Barat.

Terkait hal itu, Anggota Komisi D DPR Papua Barat yang membidangi olahraga,Yonadap Trogea, mendukung suksesnya penyelenggaraan PON XX di Papua dan Papua Barat, selaku tuan rumah.

Dia menekankan, agar ada kerjasama antara Pemprov Papua dan Papua Barat, DPR Papua dan DPR Papua Barat, MRP dan MRPB, untuk mensukseskan ajang 4 tahunan ini.

"Intinya kita, Papua dan Papua Barat, sebagai tuan rumah PON 2020, untuk suksesnya PON, kami minta dua gubernur Papua dan Papua Barat, kami juga DPR Papua dan Papua Barat juga akan jalan bersama, dua MRPB juga jalan bersama bahkan semua elemen, memberikan dukungan penuh untuk suksesnya pelaksanaan PON 2020," katanya kepada para wartawan di Kantor DPR Papua Barat, Rabu (17/7).

Terlepas dari suksesnya pelaksanaan PON XX di dua provinsi ini, Trogea ingin agar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat, betul-betul mempersiapkan diri agar dapat meraih prestasi.

"KONI Papua Barat melalui pengurus cabang dan pengurus provinsi harus bisa menyaring atlit-atlit yang akan dipersiapkan untuk Pra PON bahkan ke PON," ujarnya.

Selain itu, anggota Fraksi Otsus ini menekankan agar antar pengurus cabang olahraga tidak perlu ada lagi dualisme maupun gontok-gontokan, apalagi mencari keuntungan sendiri.

"Ketua Umum KONI harus menyelesaikan hal ini. Semua harus dibenahi apalagi cabor-cabor yang kaitan langsung dengan PON. Semua harus bersatu, karena ini membawa nama baik Provinsi Papua Barat, bukan nama organisasi maupun pribadi," ujarnya.

Dia menambahkan, tahun 2019 tinggal menyisahkan kurang lebih 6 bulan lagi, dengan demikian waktu persiapan semakin mepet, terlebih lagi adanya kualifikasi cabor-cabor yang akan lolos ke PON melalui Pra PON yang membuat waktu persiapan bisa dikatakan sangat mepet.

Dia mengatakan, persiapan para atlet dari cabor-cabor, tentu membutuhkan anggaran, sehingga DPR Papua Barat dan Gubernur sudah harus melihat hal anggaran.

"Kalau soal anggaran kurang maka kita akan dorong melalui APBD Perubahan. Bila demi kepentingan daerah maka kita akan dorong," jelasnya.

Dia menambahkan, terkait kurangnya kebutuhan anggaran seperti yang disebutkan, hanya masalah komunikasi yang kurang berjalan baik antara Pemprov Papua Barat, Pengurus KONI dan DPR Papua Barat.

"Saya pikir hanya masalah komunikasi saja. Yang merencanakan, membahas, dan menetapkan anggaran adalah DPR dan eksekutif. Selama ini sudah dikomunikasikan belum. Kalau kurang datang ke DPR Papua Barat komunikasikan dengan baik. Saya pikir kalau untuk kepentingan daerah, kita akan dukung," tandansya. [SDR-R1] 

Dibaca 88 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.