Dinas Perindagkop dan UKM akan Terbitkan SKA Barang Ekspor | Pasific Pos.com

| 18 August, 2019 |

Dinas Perindagkop dan UKM akan Terbitkan SKA Barang Ekspor

Papua Barat Penulis  Jumat, 19 Juli 2019 14:17 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dinas Perindagkop dan UKM) Kabupaten Manokwari sudah mengusulkan ke pemerintah pusat agar penerbitan surat keterangan asal (SKA) barang-barang yang dikirim dari Manokwari diterbitkan oleh Pemkab Manokwari melalui Dinas Perindagkop dan UKM. Selama ini, perusahaan yang mengirim barang ke luar negeri mengurus SKA di Sorong.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Manokwari, Rosita Watofa, mengatakan sejak 2016, pihaknya tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKA. Akibatnya, sejumlah perusahaan yang mengirim barang ke luar negeri dari Manokwari mengurus SKA di Sorong.

“Selama ini, PT. SDIC mengurus sudat keterangan asal di Sorong. Padahal produknya dari Kabupaten Manokwari. Ini yang kami bikin surat bulan Februari lalu, pikirnya dong tidak tanggapi, suratnya ke direktur fasilitasi, terus ke dirjen perdagangan luar negeri,” tutur Watofa kepada wartawan di ruang kerjanya baru-baru ini.

Saat mengikuti kegiatan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), dirinya melakukan koordinasi ke Kementerian Perdagangan dan didapati bahwa surat yang dikirimnya sudah sampai ke Kementerian Perdagangan.

“Beberapa hari lalu kirim spesimen tanda tangan dari kami. Nanti ada pemberitahuan dari Menteri Perdagangan khususnya Dirjen Pedagangan Luar Negeri ke PT. SDIC dan beberapa perusahaan yang mengirim produk ke luar, tidak harus kirim ke Sorong. Kita bisa proses surat keterangan asal di Manokwari. termasuk ikan-ikan, kepiting, mereka urus juga di Sorong,” ungkapnya.

Dia juga menuturkan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan pihak Bea Cukai untuk menanyakan untung rugi penerbitan SKA di Manokwari. Dari koordinasi, pihaknya Bea Cukai menyampaikan bahwa dengan menerbitkan SKA, maka daerah akan memperoleh 7 persen dari total nilai ekspor setiap tahun.

“Selama ini kita tidak dapat 7 persen itu karena urusnya di Sorong. Beberapa waktu lalu ada satu perusahaan yang mau kirim buah merah, sampai sini dia marah-marah. Bilang Kenapa kamu putar-putar kami,” imbuhnya.

Watofa menambahkan, pihaknya sudah memproses instansi penerbit SKA dan tinggal menunggu SK Menteri Perdagangan untuk mengaktifkan kembali proses SKA di Manokwari. Jika tidak, Kabupaten Manokwari dirugikan karena barang yang dikirim dari Manokwari SKA-nya diterbitkan di Sorong.

Dengan adanya SKA yang diterbitkan di Manokwari, diakuinya ada potensi pendapatan bagi Kabupaten Manokwari. Sebab, ada 7 persen dari total nilai ekspor yang diberikan ke daerah penerbit SKA.

“Jadi (dana 7 persen) tidak ke kas daerah, tapi ke pusat, laporan ke pusat baru 7 persen dari total nilai ekspor itu kasih ke kita ke kas daerah,” sebutnya.

Rencananya, lanjut Watofa, dalam minggu ketiga bulan ini akan diadakan pertemuan dengan pihak Bea Cukai untuk membahas hal tersebut. Jika keputusan Menteri Perdagangan sudah ada, akan dikirimkan ke semua perusahaan, terutama perusahaan yang mengirim barang ke luar negeri untuk ditindaklanjuti. (BNB-R3) 

Dibaca 61 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.