Papuana Conservation akan Petakan 3 Kabupaten di Papua Barat | Pasific Pos.com

| 18 November, 2019 |

Papuana Conservation akan Petakan 3 Kabupaten di Papua Barat

Papua Barat Penulis  Jumat, 19 Juli 2019 14:13 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papuana Conservation akan melanjutkan pemetaan wilayah di 3 kabupaten Provinsi Papua Barat. Diantaranya, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Kabupaten Teluk Bintuni.

Direktur LSM Papuana Conservation, George Dedaida mengatakan, pemetaan wilayah tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti kebijakan Gubernur Papua Barat terkait wilayah adat yang ada di provinsi Papua Barat.

Tujuannya, agar dapat digunakan dalam program kebijakan pembangunan, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota se Provinsi Papua Barat.

“Nah, soal yang selama ini terjadi menurut hemat kita bahwa, persoalan ruang hidup itu menjadi penting. Sebab, kongkrit tenurial ada dimana-mana. Masyarakat adat selalu berteriak agar ruang-ruang hidupnya diperhatikan. Berdasarkan hal ini, dari Perdasus yang sudah ada, kita akan tunjukkan dimana mereka (masyarakat adat) tinggal dan berada,” jelas Dedaida di kantor LMA Provinsi Papua Barat, Kamis (18/7).

Dedaida mengatakan, pada tahun 2016 lalu, LSM Papuana Conservation bersama Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) telah melakukan studi tentang pemetaan wilayah adat di Kabupaten Fakfak, Manokwari Selatan (Mansel), dan Maybrat.

Tahun ini, pemetaan akan dilakukan di Kabupaten Sorong, Sorsel dan Teluk Bintuni sesuai dengan dana yang telah dihibahkan untuk melakukan studi pemetaan wilayah.

Studi pemetaan wilayah adat ini akan terhubung dengan Perdasus tentang masyarakat dan wilayah adat, sehingga butuh dukungan masyarakat terutama dari 3 kabupaten tersebut.

Lebih lanjut Dedaida mengatakan, saat Presiden RI berkunjung ke Provinsi Papua dan Papua Barat, pernah menyampaikan bahwa membangun di Tanah Papua harus dimulai dari 7 wilayah Adat. “Tujuh wilayah adat ini yang mana menjadi tugas pemerintah daerah, khusus kita di Papua Barat ada 2 wilayah adat yakni wilayah Adat Domberay dan Bomberay. Dari dua daerah ini ada suku dan sub-sub suku, dan di bawah sub-sub suku ada keret dan marga,” ujar Dedaida.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah daerah harus bisa menyelesaikannya, apalagi telah ada anggaran yang bersumber dari dana otsus yang bisa digunakan untuk menunjukan identitas manusia Papua yang dimulai dari wilayah-wilayah adat.

Pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk memback-up pelaksanaan studi tersebut agar dalam membangun sudah ada pandangan ruang mana yang menjadi milik masyarakat maupun pemerintah daerah.

Ia menambahkan, pelaksanaan studi pemetaan wilayah adat akan dimulai dari akhir bulan ini dan akan diselesaikan dalam waktu tiga bulan yang melibatkan tim dari berbagai profesi yakni, LSM di Papua Barat, akademisi, geologi, antropologi, dan stakeholder terkait lainnya.

Point yang dapat dibahas dalam studi pemetaan wilayah adat, terang Dedaida, soal teritorial wilayah adat yang secara indikatif disebut wilayah sub suku. “Kita mengambil sub suku karena keterbatasan anggaran, kebijakan yang harus dijalankan. Dimana, kebijakan ini kita merasa bahwa kebijakan ini turun ke wilayah adat dan tidak mungkin langsung ke wilayah marga karena itu akan panjang,” tukas dia.

Setelah itu, Dedaida mengatakan pihaknya akan mendorong ke wilayah kabupaten kota agar dapat dibicarakan hingga ke wilayah keret dan marga. “Saat ini kita sedang menjajaki kerjasama dengan geosparsial Unipa untuk kebijakan satu peta. Pemetaan wilayah adat ini akan kita integrasikan ke dalam kebijakan satu peta. Memang persyaratannya panjang tetapi minimal kita bisa tunjukan bahwa wilayah Papua ada tuannya. Melalui studi ini, barulah kita pikirkan metodologinya antara pusat dan daerah untuk memasukan wilayah adat ke Badan Informasi Gosparsial,” tukas Dedaida.[FSM-R3] 

Dibaca 125 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX