Bupati Sarmi Mendekam di Lapas Abepura | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Bupati Sarmi Mendekam di Lapas Abepura

Headline Penulis  Jumat, 07 Agustus 2015 08:16 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Bupati Sarmi, Mesak Manibor ketika Digiring menuju Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Jayapura, Kamis (6/8).

Jayapura,- Kejaksaan Negeri Jayapura menahan Bupati Sarmi Mesak Manibor, tersangka dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Sarmi tahun 2012-2013 yang menyebabkan kerugiaan negara lebih dari Rp 4,5 Miliar.
Selain Bupati Sarmi Mesak Manibor, Kejari Jayapura juga menahan dua rekanan dari PT.Aksan Jaya atasnama Irwan Djamal dan Andy atas kasus serupa. Ketiganya ditahan di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Abepura, sejak Kamis (6/8) siang.
Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Tumpak Simanjutak menyebutkan, Bupati Sarmi dan dua rekanannya terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana APBD Tahun 2012 – 2013 sebesar Rp 4,5 Miliar. Kasus ini sendiri telah ditangani oleh Kejaksaan Agung RI.
“Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung RI dan baru dilakukan proses pelimpahan tahap II terhadap ketiga tersangka, termasuk Bupati Sarmi. Untuk penahananya kita titip di Lapas Abepura, selama 20 hari,” kata Tumpak dalam keterangan persnya didampingi penyidik Kejaksaan Agung RI, Kamis (6/8)
Dalam proses pelimpahan tahap II, kata Tumpak, pihaknya juga menerima pelimpahan barang bukti dokumen, sedangkan alat bukti uang sebesar Rp 2,662 Milliar telah disimpan di Kejaksaan Agung RI.
“Barang bukti ada uang juga disita, tapi disimpan di Kejaksaan Agung RI, untuk Rp 1,9 Miliar telah dikembalikan langsung ke Kas Daerah,” terang Tumpak.
Ia pun menjelaskan bahwa dari total dana yang disalahgunakan, sebagian diantaranya sebesar Rp 2,662 Miliar digunakan oleh tersangka untuk membangunan pagar keliling rumah Bupati. Sedangkan sisanya  Rp 1,9 Milliar digunakan unutk merehab rumah.
Soal proses pelimpahan ke Pengadilan, Tumpak menyatakan akan segera mungkin melimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura. Ketiganya dikenai Pasal 2 Primier atau Pasal 3 Subsider Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Syaiful)

Dibaca 2022 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX