Dana Pengamanan Pilkada Serentak Papua Disetujui Rp. 29,9 Milyar | Pasific Pos.com

| 26 August, 2019 |

Dana Pengamanan Pilkada Serentak Papua Disetujui Rp. 29,9 Milyar

Headline Penulis  Jumat, 07 Agustus 2015 08:11 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Pertemuan Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka membasa kesiapan pilkada serentak di Papua, Kamis 6/8.

Jayapura,- Anggaran Pengamanan Pilkada Serentak  tanggal 9 Desember 2015 yang diajukan Polda Papua ke 11 Kabupaten sebesar Rp 52,2 milyar hanya disetujuti Rp 29,9 milyar.
Kapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw melalui Kepala Biro Operasional (Karo) Ops Kombes Pol Tatang, dihadapan 10 Anggota Komisi II DPR RI saat melakukan pertemuan dengan Forkompimda Papua, kemarin siang Kamis (6/8) di Sasana Karya – Kantor Gubernur Dok II Jayapura, mengatakan untuk alokasinya Polda Papua telah mengajukan dana pengamanan.
Untuk Kabupaten Keerom telah diajukan Rp. 2,6 milyar dan disetujui Rp. 2,5 milyar. Yahukimo yang diusulkan Rp. 3,7  milyar dan disetujui hanya Rp. 2 milyar. “Saat ini, kami mencoba melobi DPRD nya lagi,”imbuhnya.
Kemudian di Kabupaten Pegunungan Bintang diusulkan Rp. 5, 2 milyar dan disetujui sebesar Rp. 4 milyar.
“Untuk Pegunungan Bintang ini kami memang mengajukannya agak besar. Karena didaerah ini, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Selain itu juga ada wilayah yang rawan dan tempatnya jauh,”akunya.
Kemudian Boven Digul dana yang diusulkan Rp. 3,7 milyar dan yang disetujui hanya Rp.  2 milyar. Kabupaten Merauke diusulkan Rp. 5,3 milyar, yang disetujui  Rp. 4,9 milyar.
Kabupaten Asmat, Rp. 3,5 milyar, yang disetujuai Rp. 2,5 milyar. Kab. Supiori diusulkan Rp. 1,5 milyar, disetujui Rp. 1 milyar. Kab. Mamberamo Raya diusulkan Rp. 3,3 milyar dan disetujui Rp. 3,1 milyar.
Kab. Waropen diusulkan Rp. 3,3 milyar dan disetujui Rp. 1 milyar. Kabupaten Nabire diusulkan Rp. 3,7 milyar dan yang disetujui Rp. 3 milyar. 
“Anggaran ini belum termasuk apabila ada terjadi kontijensi. Sebab di wilayah Papua jalur transportasinya, hampir sebagian besar menggunakan jalur udara saja,”terangnya.
Seraya memberikan contoh untuk droping pasukan yang berkekuatan 1 pleton saja menghabiskan anggaran sebesar Rp. 700 juta. Besarnya tingkat kemahalan inilah yang membuat Polda Papua terus berkoordinasi dengan Mabes Polri guna alokasi anggaran dalam rangka kontijensi pemilukada.
Secara keseluruhan jumlah dana pengamanan yang diusulkan Polda Papua sebesar Rp. 52,2 milyar. Tetapi total yang disetujui hanya Rp. 29,9 milyar.
Namun menurut Kombes Tatang, walaupun sudah disetujui namun belum ada pencaiaran. Nantinya pada saat menjelang kegiatan kampanye baru cair. Pihak Polda Papua sendiri sudah melakukan Nota Kesepahaman /MoU dengan 11 kabupaten penyelenggara Pilkada serentak. Tetapi diakuinya belum ada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Kami akan mendorong Polres kami dan Pemerintah Kabupaten untuk segera menyelesaikan NPHD ini,”janjinya.
Selain itu juga Polda Papua bekerjasama dengan KPU Daerah dan Provinsi telah mensosialisasi pemilukada serentak ini. “Apapun ceritanya kami siap. Walaupun dana minim kami tetap koordinasi  dengan Mabes Polri,”janji Tatang.
Ditempat yang sama Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen TNI Tatang Sulaiman, menjelaskan untuk suksesnya penyelenggaraan pemilukada serentak, pihaknya telah menyiagakan 3 buah helikopter untuk kelancaran pendropingan surat suara. TNI sendiri menyiagakan 2.000 personil. (Bams)

Dibaca 1054 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX