BPKP Beberkan Risiko Pemkab Manokwari dalam Pengelolaan Aset | Pasific Pos.com

| 12 December, 2019 |

BPKP Beberkan Risiko Pemkab Manokwari dalam Pengelolaan Aset

Papua Barat Penulis  Selasa, 16 Juli 2019 14:01 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Kondisi tata kelola manajemen aset di Pemkab Manokwari saat ini capaiannya belum menggembirakan. Oleh karena itu, harus menjadi perhatian serius Pemkab Manokwari.

“Jadi kalau kita lihat garis di aplikasi milik KPK, itu masih ada dalam garis merah. Mungkin ini jadi perhatian serius, makanya acara ini kita adakan terus supaya kita bisa naik tangga lebih baik, jangan diam saja tapi kita naik. Menapak lebih baik lagi,” kata Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, Riki Antariksa pada Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (Bimtek Simda BMD) serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengurus Barang Tahun Anggaran 2019 di Valdos Hotel, Manokwari, Senin (15/7).

Bicara aset, Antariksa mengatakan, di manapun di Indonesia berisiko, sehingga harus betul-betul memberi perhatian kepada aset. “Dikuasai sedikit-sedikit itu seperti kalau makan tidak sekaligus tapi digerogoti. Tidak punya apa-apa lagi, daerah tidak punya apa-apa lagi nanti,” katanya.

Dia mengemukakan, ada beberapa risiko yang dihadapi Pemkab Manokwari dalam pengelolaan aset. Risiko itu antara lain aset yang dimiliki tidak dipergunakan sebagaimana seharusnya atau dibiarkan atau tidak didayagunakan. Ada juga aset dimiliki tapi disalahgunakan atau ada juga dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

Dia menjelaskan, hingga saat ini Pemkab Manokwari belum mendapat opini WTP dari BPK karena nilai aset dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.

“Jadi ada hubungannya. Ketika aset tidak dikelola dengan baik, ketika aset tidak dicatat dengan baik, itu semua tercermin di neraca. Neraca ini diaudit atau diperiksa oleh BPK. Ketika BPK tidak dapat meyakininya, opininya turun. Kalau ini kita tidak selesaikan, tidak kita perbaiki selangkah demi selangkah, dikhawatirkan opininya sudah WDP turun lagi menjadi disclaimer, lebih buruk lagi,” tukasnya.

Antariksa mengatakan, risiko-risiko terkait pengelolaan aset akan menjadi permasalahan dalam tata kelola manajemen aset di seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat.

Jika ditelusuri lebih lenjut, permasalahan tata kelola manajemen aset yang belum tertib antara lain disebabkan oleh masih adanya aset tetap yang nilainya nol (Rp 0) atau Rp 1. Oleh karenanya, aset tersebut perlu dinilai ulang jika perlu dinilai ulang.

“Akuntansi, ya akuntansi. Ketika dia harus dinilai kembali, direevaluasi. Jadi dinilai ulang berapa dinyatakan lagi nanti. Apalagi kalau sudah direhab, direnovasi, tambah lagi nilainya. Jadi aset kita sebetulnya banyak, tidak satu, satu, satu. Jadi kecil kelihatannya. Tapi harus dinilai ulang, nanti itu kita berdiskusi,” tegasnya.

Penyebab lainnya, adalah, ada aset yang tertulis atau tercatat dalam laporan, tapi barangnya tidak ada atau tidak diketahui. Ada yang lebih parah, yakni aset dikuasai pegawai sudah pindah tugas ke tempat lain.

“Bahkan KPK sudah menekankan bahwa aset ini jabatan bukan nama, aset itu hak guna bukan hak milik. Aset Negara itu dipakai oleh pejabat tertentu, digunakan tertentu, dirawat, dipelihara, begitu habis jabatannya dia pindah, aset balik lagi, kembali ke pejabat penggantinya. Rumah dinas, kendaraan, ruangan kantornya,” sebutnya.

Menurut dia, ada juga aset yang dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Bisa jadi pejabat meminjamkan barang-barang milik pemerintah daerah kepada saudaranya yang tidak ada hubungan dengan pemerintah daerah.

“Jadi ini akan menjadi penyebab permasalahan yang tidak kunjung selesai di aset-aset punya pemerintah daerah. Kemudian juga selain fisik yang dikuasai, pencatatannya juga. Jadi mesti tertib, di-update, termasuk juga perencanaannya seberapa butuh kita sebetulnya atas aset-aset ini. Kalau butuh, kita kekurangan ya diadakan ,” bebernya.

Tak hanya itu, penyebab lainnya yakni kurangnya koordinasi antara pengurus barang dengan pengelola barang. Akibatnya, jumlah aset yang tercatat ketika dibagi ke pengurus totalnya tidak sama.

“Mungkin harus koordinasi juga, di catatan pengelola mungkin ada berapa item, 1.000 item, tapi dibagi ke pengurus jumlah totalnya tidak sampai 1.000 atau mungkin lebih banyak, 1.500. Kenapa terjadi perbedaan ini, harus dicek,” tegasnya.

Antariksa berharap, melalui kegiatan dapat menambah pengetahuan pengurus barang, terutama yang baru ditunjuk. “Menambah pengetahuan bagi pengurus barang yang baru, sehingga bisa lebih terampil mengoperasikan aplikasi Simda BMD,” imbuhnya.

Kepada seluruh pengurus barang bisa lebih memahami peraturan mengenai pengelolaan barang milik daerah, sehingga dapat menghasilkan laporan BMD yang lebih informatif dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan Pemkab Manokwari akan lebih meningkat.

“Dengan begitu, opini WDP dapat good bye atau selamat tinggal dan dapat memperoleh opini yang lebih tinggi yaitu WTP,” tukasnya. (BNB-R3) 

Dibaca 126 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.