Aset Pemkab Manokwari Sulit Ditelusuri | Pasific Pos.com

| 12 December, 2019 |

Aset Pemkab Manokwari Sulit Ditelusuri

Papua Barat Penulis  Selasa, 16 Juli 2019 14:00 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Masalah aset selama tiga tahun terakhir menghambat Pemerintah Kabupaten Manokwari meraih opini Wajar tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK-RI. Bahkan, aset selalu menjadi masalah karena sulit ditelusuri.

Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, mengakui laporan keuangan Pemkab Manokwari sebelum tahun 2017 selalu mendapat opini Disclaimer dari BPK-RI. Baru pada 2017 atau tiga tahun terakhir Pemkab Manokwari mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

“Sebenarnya ketika kita menghadiri undangan BPK menerima opini hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa kabupaten yang mendapat opini WTP, sementara Manokwari predikatnya WDP, padahal jaraknya hanya berapa meter saja dari BPK. Jadi ya memprihatinkan sekali sebenarnya,” ujar Budoyo pada kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (Bimtek Simda BMD) serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengurus Barang Tahun Anggaran 2019 di Valdos Hotel, Manokwari, Senin (15/7).

Menurut Budoyo, dari segi administrasi keuangan sudah tidak ada masalah. Hanya aset yang masih menjadi ganjalan dalam memperoleh opini yang lebih baik dari BPK.

“Aset ini, tetapi juga sebetulnya dilihat dari tahun ke tahun, karena dari tahun-tahun sebelumnya tidak tertib sebagaimana tadi disampaikan kepala BPKP. Pembelian atau itu ada, tapi barangnya ketika ditelusuri sulit sekali. Itu yang pertama,” sebutnya.

Kedua, kata dia, Manokwari sebagai kabupaten induk sudah dua kali melakukan pemekaran kabupaten. Pertama pemekaran Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. Kedua adalah pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf).

“Saat itu aset-aset juga banyak di Bintuni dan Wondama, sehingga sulit. Apalagi soal aset yang jelas kendaraan, kendaraan kan saat itu umpamanya di puskesmas-puskemas ada di SD-SD, DPR ada, setelah itu disusul lagi dua kabupaten lagi, Mansel dan Pegaf, sama demikian. Makanya asetnya sulit sekali ditelusuri karena pemekaran wilayah. Tetapi secara perlahan akan kita tata,” tegasnya.

“Seingat saya kalau mulai kita mendapat predikat dari tahun 2016, aset kendaraan tertib karena seingat saya kalau dulu sebelum tahun 2016 kayaknya pengadaan gelondongan. Kalau gelondongan ya sulit. Ada cerita yang kurang elok yang saya dengar-dengar, tapi sudahlah. Tapi ketika kita bilang sudahlah, padahal pemeriksaan oleh BPK dan BPKP masih jalan terus. Kalau Larwasda (Gelar Pengawasan Daerah) masih muncul terus,” ungkapnya.

Dia berharap peserta bimtek mengikuti kegiatan dengan baik agar pengelolaan asset menjadi baik dan bisa meraih opini WTP. Apalagi, kata dia, sesuai innformasi dari BPKP, daerah yang meraih opini WTP memperoleh insentif dari pemerintah pusat.

“Ya kita ingin ada bonus-bonus itu supaya seandainya DAU (Dana Alokasi Umum) kita meningkat, itu akan memacu kita melaksanakan pembangunan yang bisa lebih leluasa karena DAU kita meningkat. Karena selama ini DAU kita masih terbatas,” tukasnya.

Kepala BPKAD Kabupaten Manokwari, Ensemy Mosso, mengakui aset pada tahun-tahun sebelumnya belum didata dengan baik dan baru di tahun 2017 data asset dilakukan secara tertib.

“Di tahun 2016 ke bawah, pencatatan aset kita amburadul minta ampun. Kalau bilang benang kusut, itu sudah. Jadi persoalan aset ini, bukan persoalan, jadi beda yang tadi disampaikan. Persoalan aset di Kabupaten induk kayak Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Fak-fak beda dengan kabupaten-kabupaten pemekaran. Opini yang diraih oleh kabupaten pemekaran beda dengan kabupaten induk,” sebutnya.

Mosso mengibaratkan pendataan aset di kabupaten induk seperti dukun bayi, sementara di kabupaten pemekaran diibaratkannya seperti dokter. “Saya kutip ada cerita teman saya dari BPKP, kita pemerintah kabupaten induk ibarat dukun bayi yang pada waktu itu dia melahirkan bayi ukurannya berapa, berat berapa, warna kulitnya putih, keriting rambut atau lurus, itu tidak tau, sehingga sekarang kalau sudah ada dokter dia bisa pencatatan, dia bisa timbang, warna kulitnya, beratnya, itu jelas dia catat. Tapi dulu, dukun bayi sekarang kamu tanya bayi itu berat berapa, itu tidak ada data. Sama dengan kita pemerintah kabupaten induk, Manokwari, Kota Sorong, sekarang mau tanya aset-aset itu sekarang di mana, tidak tahu. Ke Wondama, Bintuni, ke Pegaf, ke Mansel, ini dia sama ibarat dengan dukun bayi tadi. Beda dengan kabupaten pemekaran, hari ini di sama dengan dokter sekarang. Bayi lahir dicatat, berat berapa, warna kulitnya apa, itu ada data. Tapi kita dulu, Manokwari kan kayak dukun bayi, BPK mau tanya sampai kiamat juga bingung,” tukas Mosso.

Oleh karena itu, menurut Mosso, harus ada kerja sama agar impian meraih opini WTP dapat terwujud.

“Jadi jangan kita saling menyalahkan, tapi kembali lagi mari kita melalui sosialisasi yang dilakukan hari ini semua bendahara barang, tidak mungkin BPKAD melakukan tugas ini tanpa ada kerja sama, koordinasi, seperti tadi disampaikan oleh kepala BPKP bahwa perlu ada koordinasi antara OPD, bendahara barang karena barang itu ada di OPD masing-masing. Jadi kami BPKAD tinggal mengolah atau mengumpulkan,” sebutnya lagi.

Menurutnya, kerja sama perlu dilakukan untuk mendata aset-aset Pemkab Manokwari. “Kita target 2019 ini opini harus WTP. Kalau WTP berarti kerja sama. Ada surat undangan yang kita dari BPKAD sampaikan untuk bendahara barang untuk melakukan pendataan aset, saya minta tolong untuk melaksanakan itu karena itu merupakan pengacuan untuk kami. Kami tidak bisa sendiri melakukan itu karena persoalan aset 2016 ke bawah itu agak-agak ribet juga, makanya perlu kerja sama untuk kita. Kita dari tahun 2017 dan 2018 data aset kita lengkap,” tukasnya. (BNB-R3) 

Dibaca 146 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.