Sanksi Penahanan TPP Diberlakukan | Pasific Pos.com

| 22 August, 2019 |

Sanksi Penahanan TPP Diberlakukan

Papua Barat Penulis  Selasa, 16 Juli 2019 13:58 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Pemerintah Provinsi (pemprov) Papua Barat mengeluarkan surat edaran tentang pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan pemprov Papua Barat yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)-nya.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengatakan, dirinya telah menandatangani surat edaran tentang pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan pemprov Papua Barat yang belum melaporkan LHKPN-nya.

“Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah (sekda), pejabat eselon II, eselon III, pejabat fungsional, bendahara, dan pejabat strategis lainnya di lingkungan pemprov Papua Barat harus segera melaporkan LHKPN. TPP akan ditahan. Jika pelaporan LHKPN-nya sudah dilaporkan barulah bisa diberikan,” kata Mandacan saat memimpin apel gabungan di halaman Papua Barat, Senin (15/7).

Bagi pejabat yang telah melaporkan LHKPN, Mandacan memberikan apresiasi dan berharap, pejabat yang belum melaporkan LHKPN-nya bisa segera menyampaikannya sebelum menerima sanksi. “Terutama bagi eselon II, kalau tidak melaporkan LHKPN-nya nanti TPP sebesar Rp. 30 atau 35 juta saudara tidak akan terima,” terang Mandacan.

Pelaporan LHKPN di lingkungan Pemprov Papua Barat saat ini baru mencapai 60 persen. Diharapkan minggu ini bisa naik mencapai 70 persen. [FSM-R3] 

Dibaca 46 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX