Penarikan Guru PNS Di sekolah Berdampak Pada Masa Depan Anak-Anak Mimika | Pasific Pos.com

| 21 September, 2019 |

Uskup Keuskupan Timika Mgr. John Philips Saklil Pr. Uskup Keuskupan Timika Mgr. John Philips Saklil Pr.

Penarikan Guru PNS Di sekolah Berdampak Pada Masa Depan Anak-Anak Mimika

Lintas Daerah Penulis  Senin, 15 Juli 2019 21:39 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Timika, Terkait pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Yenni Usmani terkait penarikan guru-guru yang berstatus PNS dari sekolah swasta di berbagai media. Uskup Keuskupan Timika angkat bicara.

Saat ditemui di kediamannya di Uskup Keuskupan Timika Mgr. John Philips Saklil, Pr menyambut baik pernyataan Kadis Pendidikan yang hendak menghentikan bantuan kepada sekokah swasta atau yayasan serta menarik guru-guru berstatus PNS dari sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Mimika pada tahun ajaran baru yakni tahun 2019.

Uskup menjelaskan, tidak menjadi soal apabila pernyataan Kadis Pendidikan tersebut mewakili Pemerintah, baik Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah pusat, terkait penarikan guru-guru PNS dari sekolah yayasan dan tidak memberikan bantuan, asalkan negara siap bertanggung jawab terhadap masa depan generasi Papua.

"Saya setuju kalau pertanyaan Kepala Dinas Pendidikan yang mewakili Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Negera Republik Indonesia sejauh negara telah siap bertanggungjawab atas pendidikan anak bangsa Pertanyaan saya: Apakah Pemerintah telah siap mengakomodir sekolah bagi ribuan anak didik," kata Uskup, Senin (15/7).

Menurutnya, menyikapi hal tersebut, Kadis Pendidikan mewakili Pemerintah mengundang pihak yayasan untuk membicarakan masalah segingga ada kesepakatan antsra jedua bela pihak bagi dunia pendidikan di Mimika. Kalaupun kebijakan tersebut diterapkan perlu dilakukan secara bertahap sehingga anak-anak tidak menjadi korban atas kebijakan tersebut.

"Mengapa Pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan resmi dan secara bertahap serta membuat kesepakatan antara para pihak untuk mengambil alih dan bertanggungjawab atas keselamatan generasi bangsa," terangnya.

Namun. Uskup menegaskan apabila kebijakan yang disampaikan merupakan kebijakan pribadi, maka Kadis Pendidikan bisa digugat karena telah melanggar hak-hak asasi manusia, yang mana telah membatasi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, selain itu telah merongrongwibwa dari Pemerintah yang sangat bertolak belakang dengan amanat UUD 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kalau kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Mimika adalah kebijakan pribadi maka sudah sepantasnya digugat karena telah dengan tahu dan sengaja merongrong wibawa negara dan membodohi generasi (tidak sesuai dengan semangat mencerdaskan anak
bangsa yang tertuang dalam UUD 45)," ungkapnya.

Uskup juga menambahkan bahwa, kehadiran yayasan dibawa naungan gereja Katholik sudah ada sejak negara Indonesia masih di jajah oleh negara lain. Dan tidak bisa dioungkiri bahwa kehadiran pihak yayasan tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dalam hal bantuan tenaga guru-guru PNS dan anggaran, namun karena misi kemanusiaan sehingga pihak yayasan turut membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa.

"Selama ini kami pihak Lembaga Keagamaan dan swasta ikut bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan karena Pemerintah belum siap mengakomodir pendidikan bagi semua anak-anak bangsa. Dan selama ini Pemerintah membantu sarana dan guru-guru PNS di sekolah swasta karena pemerintah tahu bahwa sekolah swasta di Tanah Papua khususnya di kanong-kantong masyarakat lokal terisoril tidak mampu membiayai diri sendiri," tambahnya.

Oleh sebab itu, yang perlu dicermati baik oleh Kadis Pendidikan apakah Pemerintah telah membatalkan peraturan Bersama Menteri PDK RI Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI dan Menteri Agama RI No 5/MI/PB 2014 tentang penempatan guru Pegawai negeri Sipil di sekolah swasta madrasah yang diselenggarakan mesyarakat dan UU No. 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pasal 56 tentang Pengakuan dan Penghargaan serta memberi dukungan atas pendidikan di Provinsi Papua, yang telah lama diselenggarakan oleh Lembaga Agama sebelum papua bergabung dalam NKRI dan telah berhasil mendidik generasi papua dalam sejarah.

"Sejauh manakah Pemerintahan Provinsi telah membatalkan UU No. 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pasal 56 tentang Pengakuan dan Penghargaan serta memberi dukungan atas pendidikan di Provinsi Papua, yang telah lama diselenggarakan oleh Lembaga Agama sebelum papua bergabung dalam NKRI dan telah berhasil mendidik generasi papua dalam sejarah," katanya.

Diketahui Sekolah dasar Katolik pertama berdiri di Kokonao Distrik Mimika Barat pada 1927 hingga 2019 dibawa Keuskupan Timika dan telah berkiprah panjang YPPK Tillemans mendidik anak-anak Mimika-Papua.

Sebanyak 59 sekolah yang terdiri dari TK YPPK Tillemans kini memiliki 10 TK, sebanyak 29 SD, sebanyak 29 SMP dan 1 SMA dan sebagian besar sekolah telah ada sejak zaman Belanda dan rata-rata berlokasi di pedalaman Mimika.

Dan mempunyai kurang lebih dari 7.000 siswa, sekitar 6.000 ada di pedalaman. 1000 lainnya berada di kota. (Ricky).

Dibaca 127 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX