Dinkes Kabupaten Manokwari Tanggapi Pansus DPRD | Pasific Pos.com

| 22 August, 2019 |

Dinkes Kabupaten Manokwari Tanggapi Pansus DPRD

Papua Barat Penulis  Senin, 15 Juli 2019 03:00 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Alfred Bandaso, menanggapi rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait pengelolaan laboratorium air bersih.

Menurut Bandaso, laboratorium (lab) air bersih itu jika dibandingkan dengan lab yang lain, seperti milik BPOM dan di Jayapura, harganya paling murah. Namun, ke depan, lab itu harus menjadi UPT (Unit Pelaksana Tenkis) agar diakreditasi.

“Itu ke depannya. Kalau tidak dilakukan itu berarti tidak boleh melayani sertifikasi air bersih, air minum. Begitu,” sebut Bandaso kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Untuk sekali melakukan sertifikasi, biaya yang dibayar ke Dinas Kesehatan sekitar Rp 1 jutaan, lebih murah dibanding lab air bersih lain yang mematok harga sekitar Rp 8 jutaan dan Rp 7 jutaan.

“Makanya orang lari ke sini. Kalau Jayapura Rp 7 jutaan itu dengan transportasinya. Artinya orang ini saya ke sini Rp 8 jutaan, terus saya ke Jayapura dengan transport Rp 7 jutaan. Kalau saya ke Dinas Kesehatan, Rp 1 jutaan, mana pilihan yang bagus. Kan sama saja, hasilnya keluar. Walaupun di sini belum lengkap betul tidak sama dengan di Jayapura. Tapi ada sumbangan untuk PAD, masuk di APBD,” sebutnya.

Namun, lanjut dia, dalam SK bupati sebelumnya, retribusi daerah punya rekening sendiri sementara biaya operasional untuk lab itu memiliki rekening sendiri. Oleh karena itu, menjadi temuan BPK dan dianjurkan agar hanya ada satu rekening.

“Ini retribusinya masuk langsung ke kas daerah, terus biaya operasionalnya, termasuk jasa-jasa dengan bahan regions itu dipisahkan, dikelola sendiri di sini, tapi ternyata dari BPK menyarankan itu tidak bisa. Karena ini kan bukan swasta, jadi masuk ke kas daerah semua, nanti yang untuk operasional dan jasa petugas masuk di DPA. Tahun ini kita sudah masukkan, tapi nanti di perubahan karena mau kasih masuk sekarang bagaimana, uangnya di mana, dan sudah ke atas semua jadi di perubahan lagi,” sebutnya.

Pihaknya, kata dia, sudah menindaklanjuti temuan BPK dengan tidak lagi melakukan pungutan karena pungutan itu langsung masuk ke kas daerah. “Jadi pengusaha air minum langsung setor ke sana, tidak ada lagi yang tinggal. Kemarin kan dua rekening, satu rekening kas daerah, satu rekening air minum. Sekarang yang air minum sudah ditutup, tinggal satu saja,” tukasnya.

Sebelumnya, Pansus DPRD Kabupaten Manokwari terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2018, menyatakan bahwa ada beberapa jenis sumber pendapatan daerah yang meningkat, namun dasar pungutannya tidak berdasarkan regulasi yang jelas. Salah satunya pendapatan dari pelayanan laboratorium air bersih yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. (BNB-R3) 

Dibaca 49 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX