Rakornis Biro Organisasi se-Papua Barat 2019 Bahas Sejumlah Isu Krusial | Pasific Pos.com

| 21 November, 2019 |

Rakornis Biro Organisasi se-Papua Barat 2019 Bahas Sejumlah Isu Krusial

Papua Barat Penulis  Jumat, 12 Juli 2019 14:43 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Biro Organisasi se Provinsi Papua Barat, menggelar rapat koordinasi (Rakornis) 2019 di Swiss Belhotel Manokwari, Kamis (11/7).

Kepala Biro Organisasi Setda Papua Barat, Supriatna Djalimun mengatakan, rakornis Biro Organisasi se-Provinsi Papua Barat 2019, difokuskan pada pembahasan isu-isu krusial dalam kelembaga perangkat daerah dengan melibatkan sejumlah pemateri.

Dia menjelaskan, pda hari pertama, pemateri sudah menyampaikan sejumlah isu krusial terkait kelembagaan pemerintahan, seperti urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Dia menerangkan, urusan Kesbangpol yang tadinya tidak termasuk dalam urusan pemerintah daerah, kini sudah masuk dalam urusan daerah.

Kemudian, lanjut dia, terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020, yang mana terdapat ketentuan tidak boleh ada pergantian pejabat, tetapi harus ada persetujuan.

“Biasanya menjelang pilkada terdapat mutasi pejabat dan lain, maka 6 bulan sebelum itu tidak boleh ada pergantian. Kalaupun ada pergantian, maka hal itu atas persetujuhan Mendagri,” kata Supriatna Djalimun kepada wartawan, kemarin.

Selain itu, dia menjelaskan, terkait pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di kabupaten kota yang belum terbentuk, dan penyesuaian Unit Kerja Pelaksana Barang dan Jasa (UKPBJ) yang ada di bagian Layanan Pengadaan atau Badan Pengadaan Barang dan Jasa.

“Dibentuk sebagai bagian atau biro” ucapnya.

Dikatakan Djalimun, pengadaan barang dan jasa yang sudah ada di kabupaten dan kota harus disesuaikan lagi dengan Permendagri Nomor 112.

“Jadi ada kelas-kelas pengadaan barang dan jasa, baik kelas A maupun kelas B. Nah, inilah yang kita bahas untuk pembentukan UKPBJ-nya yang harus dibentuk dalam satu bagian yaikni, bagian pengadaan barang dan jasa,” terangnya.

Dari hasil evaluasi di Provinsi Papua Barat, kata dia, baru Kabupaten Teluk Wondama yang belum ada, sementara di kabupaten lainnya sudah ada tetapi belum disesuaikan dengan Permendagri Nomor 112, dan isu lainnya seperti persoalan Reformasi Birokrasi, termasuk pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai.

“Isu-isu ini sedang kami bahas, dari kabupaten dan kota telah menyampaikan sejumlah isu-isu tersebut dan diakhir pertemuan akan kami keluarkan rekomendasinya. Ada 12 kabupaten dan 1 kota tetapi yang hadir hanya 11 kabupaten Maybrat dan Kota Sorong. Poin-poin rekomendasi terkait isu-isu kelembagaan perangkat daerah ini masih sedang disusun,” tandas Djalimun. [FSM-R4] 

Dibaca 142 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.